Doni Minta Para Bakal Pasangan Calon Kendalikan Pendukung Saat Mendaftar di KPU Banjarbaru

Doni Minta Para Bakal Pasangan Calon Kendalikan Pendukung Saat Mendaftar di KPU Banjarbaru

Doni Minta Para Bakal Pasangan Calon Kendalikan Pendukung Saat Mendaftar di KPU Banjarbaru

Posted: 03 Sep 2020 07:18 PM PDT

Doni Minta Para Bakal Pasangan Calon Kendalikan Pendukung Saat Mendaftar di KPU BanjarbaruBANJARBARU, LELEMUKU.COM - Jelang pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru di KPU Kota Banjarbaru, Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarbaru mengharapkan agar para Bakal Pasangan Calon dapat mengendalikan para pendukungnya.

Hal tersebut disampaikan AKBP Doni saat berhadir dalam forum Rapat Koordinasi antara KPU Kota Banjarbaru dan partai politik di Kota Banjarbaru, Kamis (03/09) pagi.

AKBP Doni juga menyampaikan bahwa dalam masa Pandemi COVID-19 kesehatan dan keselamatan harus diutamakan, termasuk dalam proses pendaftaran Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Baik pendukung yang hadir langsung ke KPU Banjarbaru, maupun yang menyaksikan di tempat lain, agar menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan," tambah AKBP Doni.

"Saat pendaftaran nanti tidak perlu menghadirkan massa dengan jumlah besar. Terlebih lagi dalam masa pademi ini. Kami harap agar lebih mengedepankan penyampaikan ide atau gagasan untuk pembangunan bagi Kota Banjarbaru dan masyarakatnya," harapnya.

"Selain itu, kami juga menghimbau agar seluruh Bapaslon dapat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan. Polres Banjarbaru siap bantu untuk menyebarluaskan melalui jejaring-jejaring media sosial yang dimiliki oleh Polres Banjarbaru. Sehingga pesan-pesan itu bisa maksimal sampai kepada masyarakat, salah satunya melalui follower akun medsos kami," ujar AKBP Doni.(KPUBanjarbaru)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Banjarbaru Tuntaskan Rekapitulasi DPHP Pemilihan 2020

Posted: 03 Sep 2020 07:09 PM PDT

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Banjarbaru Tuntaskan Rekapitulasi DPHP Pemilihan 2020BANJARBARU, LELEMUKU.COM - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Banjarbaru pada hari ini, Kamis (03/09) telah melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Tahun 2020.

Rekapitulasi di seluruh PPK ini dilaksanakan setelah sebelumnya seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan rekapitulasi untuk tingkat kelurahan.

Pasca pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan, selanjutnya PPK akan menyampaikan kepada KPU Kota Banjarbaru.

"Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kota dapat dilakukan hingga tanggal 14 September 2020 mendatang," ucap Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Banjarbaru, Hereyanto.

"Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ini akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akan diumumkan kepada publik. Pengumuman DPS tersebut dilakukan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, dan dilangsungkan pada 19 September hingga 28 September mendatang," tambahnya. (KPUBanjarbaru)

Ibnu Sina Gelar Doa Bersama Pekerjaan Pertama Pembangunan Jembatan Grilya Banjarmasin

Posted: 03 Jun 2020 04:23 PM PDT

Ibnu Sina Gelar Doa Bersama Pekerjaan Pertama Pembangunan Jembatan Grilya BanjarmasinBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Walikota Banjarmasin, Kalsel, H Ibnu Sina menggelar acara syukuran dan doa bersama di Kelayan B ujung, pada saat pekerjaan pertama pembangunan Jembatan Gerilya, Rabu (3/6/2020) pagi.

Syukuran tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dan juga tokoh agama setempat.

Pembangunan Jembatan Grilya itu diharapkan Ibnu dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa selesai pembangunannya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, tentunya diharapkannya dapat bermanfaat bagi warga Kelayan dan sekitarnya.

"Dengan adanya jembatan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan yang sering terjadi di kawasan Kelayan ini. Oleh karena itu kami minta doanya kepada seluruh warga Banjarmasin, terutama kepada warga sekitar agar pekerjaan jembatan berjalan lancar," ucap Ibnu.

Untuk diketahui, jembatan ini memiliki panjang 50 meter dan lebar 10 meter dan didesain melengkung seperti jembatan lainnya yang ada di Banjarmasin. Tujuannya jelas untuk bisa memfungsikan sungai sebagai sarana transportasi yang baik.

"Sehingga jangan sampai kita membangun jembatan malah membuat transportasi sungai tidak bisa lewat. Makanya dibikin agak tinggi sedikit, kemudian ada oprit jembatan yang cukup landai,serta ada trotoar di kedua sisi jembatan. Sudah sesuai lah pembangunan jembatan ini," jelanya.

Lanjutnya Ibnu membeberkan, pembangunan jembatan ini mengucurkan dana kurang lebih Rp13 miliar dari APBD Pemko Banjarmasin. "Semoga akhir tahun nanti sudah selesai dan sudah dapat dilalui oleh warga," tukasnya.

Sementara itu, Ir Achmad Wahyudi, Kontraktor PT Hasrat Jaya Utama yang mengerjakan proyek jembatan itu menerangkan, untuk pondasi jembatan sendiri 50 meter, sementara untuk pondasi oprit 25 meter dan ketinggan jembatan dari permukaan air 2 meter.

"InsyaAllah pengerjaan akan diselesaikan sesuai jadwal, pada akhir tahun sesuai kontrak sampai 8 Desember 2020 nanti," tutupnya. (DiskominfotikBanjarmasin)

Aneka Pristafuddin Salurkan Bantuan Beras 155 Ton ke Warga Terdampak Covid-19 di Kalsel

Posted: 27 May 2020 04:30 AM PDT

Aneka Pristafuddin Salurkan Bantuan Beras 155 Ton ke Warga Terdampak Covid-19 di KalselBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Dengan merebaknya Pandemi Covid-19, Kepolisisan daerah Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan dari Kapolri sebanyak 155 Ton beras yang disebar untuk menyasar masyarakat yang kurang mampu hingga warga yang belum mendapat bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19.

Turut hadir mendampingi Kapolda dalam kegiatan pelepasan pendistribusian bantuan beras tersebut Wakapolda Kalsel Brigjen Aneka Pristafuddin, M.H., Irwasda Polda Kalsel Kombes Drs. Djoko Poerbo Hadijojo, M.Si, dan para Pejabat Utama Polda Kalsel.

Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta Karo-Karo, S.I.K., S.H., M.H. mengatakan bahwa bantuan ini diberikan ke seluruh Polda di seluruh Indonesia. Salah satunya di Polda Kalsel, Kapolri memberikan bantuan dalam bentuk uang. Jadi, kami bekerjasama dengan Bulog, sehingga bantuan uang tersebut disalurkan dalam bentuk beras sebanyak 155 ton.

"Bantuan beras ini kami bagikan melalui personel Bhabinkamtibmas dan personel Polda Kalsel lainnya dalam rangka Gerakan Bakti Sosial Polri Peduli Covid-19 untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat kurang mampu yang ada di Bumi Lambung Mangkurat. Adapun tujuan pendistribusian secara langsung (Door to door) oleh para Bhabinkamtibmas maupun personel Polri lainnya ke rumah warga masyarakat yang sudah terdata, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan," tambah Kapolda Kalsel.

"Harapan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terutama yang terdampak Pandemi Covid-19 ini. Polda Kalsel akan berupaya mendistribusikan bantuan beras dan sembako sampai Pandemi ini berakhir," pungkas Kapolda Kalsel saat melepas pendistribusian bantuan beras di halaman Mapolda Kalsel, Rabu (27/05/2020).(HumasPolri)

Nico Afinta Ikuti Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan

Posted: 27 May 2020 12:20 AM PDT

Nico Afinta Ikuti Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kalimantan SelatanBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. didampingi Wakapolda, Irwasda, Karo Ops dan Dir Intelkam mengikuti Rapat Koordinasi Dengan Danrem 101/Antasari Kolonel Inf Firmansyah Tentang Perkembangan Penanganan Covid-19 Di Kalimantan Selatan bertempat di Ruang Kerja Danrem 101/Antasari.

Pertemuan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan covid-19 sehingga perlu meningkatkan koordinasi satu sama lain terutama TNI, Polri, Pemda serta Menkoordinasikan dengan Gubernur agar mengerahkan personil dan bantuan lainnya.

Dalam pembagian Bansos diharapkan agar tepat sasaran dengan melakukan survei terlebih dahulu kemudian mengerahkan personil untuk membagikan Bansos dengan cara rumah ke rumah(Door to Door system).

Lakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media cetak maupun media sosial sehingga masyarakat lebih menghiraukan himbauan dari pemerintah tentang Covid-19. (HUmasPoldaKalsel)

Nico Afinta Pimpin Apel Perdana Polda Kalimantan Selatan Pasca libur Idul Fitri

Posted: 27 May 2020 12:05 AM PDT

Nico Afinta Pimpin Apel Perdana Polda Kalimantan Selatan Pasca libur Idul FitriBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Pascalibur Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Kapolda Kalsel Irjen Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. memimpin apel perdana di Lapangan Apel Mapolda Kalsel

Pada arahannya Kapolda mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan permohonan maaf, baik secara pribadi maupun kedinasan kepada seluruh personelnya yang merayakan. "Minal Aidin Wal Faidzin mohon maaf lahir batin, semoga kita semua dapat kembali fitrah".

Kapolda mengatakan di apel pagi pertama ini dan melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal bersama dengan suasana berbeda dengan momen Lebaran pada tahun tahun sebelumnya.

Perbedaannya, dulu dapat berjumpa dengan sanak saudara dan keluarga. Sekarang, di tengah wabah virus corona atau Covid-19, mengharuskan untuk menunda bertemu dan berkumpul dengan para keluarga.

"Meski tidak bisa bertemu langsung dengan sanak saudara, silaturahmi dan halal bihalal bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan di era modern, menggunakan video call atau Telepon

Di akhir arahan, Kapolda meminta kepada seluruh personel untuk selalu melakukan komunikasi setiap saat, baik secara ketemu langsung, lewat alat komunikasi, coffee morning, pelaksanaan apel, gelar pasukan dan lainnya.

Apel perdana setelah libur Lebaran itu diikuti Wakapolda Kalsel, Irwasda, pejabat utama lainnya dan ASN dan seluruh personel.

Apel ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan, menjaga jarak dan mengenakan masker. (humasPoldaKalsel)

Nico Afinta Jalin Silaturahmi Ke Kantor PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan

Posted: 19 May 2020 07:00 AM PDT

Nico Afinta Jalin Silaturahmi Ke Kantor PW Muhammadiyah Kalimantan SelatanBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Kalsel, Senin (18/5./2020).

Turut hadir juga Direktur Intelkam Polda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel dan Kapolresta Banjarmasin.

Dalam sambutanya, Kapolda Kalsel mengucapkan terimakasih atas penyambutan oleh PW Muhammadiyah Kalsel, "Kami datang kesini tujuannya bersilaturahmi, saya selalu membuka Silaturahmi terhadap Ormas besar salah satunya Muhammadiyah," tutur Jenderal Bintang Dua ini.

"Saya mengajak agar kita bersama bisa menjaga suhu politik pada Pilkada yang akan datang dan Kamtibmas supaya tidak bisa terpecah belah, mari kita jalin Silaturahmi ini agar tetap terjaga situasi yang tetap aman di Bumi Lambung Mangkurat," ucap Kapolda.

Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Kalsel Drs. H. Tajuddin Noor, S.H. M.H., menegaskan bahwa PW Muhammadiyah Kalsel siap berkolaborasi dan mendukung segala kebijakan dari Polda Kalsel serta menyampaikan bahwa PW Muhammadiyah Kalsel sudah membangun Command Center untuk Covid-19 dan sudah memiliki relawan dari mahasiswa Muhammadiyah Banjarmasin.

Kapolda juga menambahkan terlebih kebersamaan Ulama dan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI yang dijalin dengan Silaturahmi yang sudah terbangun sejak dulu agar dapat diteruskan. Selain itu,  Kapolda menyampaikan 3 program dari Mabes Polri yaitu tentang Penanganan Covid-19, Karhutla dan Pengamanan Pilkada Kalsel yang akan segera dilaksanakan.

"Polda Kalsel tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh seluruh elemen, utamanya penanggulangan Pandemi Covid-19," terang Irjen Pol Nico Afinta. (HumasPolri)

Dinas PUPR Banjarmasin Padamkan Sebagian Penerangan Jalan di Jalan Protokol

Posted: 13 May 2020 11:35 AM PDT

Dinas PUPR Banjarmasin Padamkan Sebagian Penerangan Jalan di Jalan ProtokolBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Guna mendukung kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Protokol yakni Jalan A Yani Banjarmasin pada saat jam malam.

Kepala Bidang Jalan dan PJU Dinas PUPR, Chandra ST. MM mengungkapkan pemadaman sebagian PJU tersebut guna mendukung kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menerapkan PSBB sejak tanggal 24 April lalu hingga PSBB lanjutan yang berakhir pada tanggal 21 Mei mendatang.

Pemadaman sebagian PJU ini ujar Chandra, dikecualikan untuk kawasan sekitar objek vital terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin, Rumah Dinas Walikota dan objek vital lainnya yang terdapat di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani KM 1 hingga KM 6.

Adapun penghematan anggaran dari pemadaman tersebut mencapai Rp 7,5 juta perbulannya, dengan rincian satu PJU senilai Rp 50 ribu dan total PJU yang dipadamkan sebanyak 150 PJU dari total 250 PJU yang terdapat di Jalan utama kota Banjarmasin tersebut. (DiskominfotikBanjarmasin)

Luas Lahan Terbakar Seluruh Indonesia Capai 857 Ribu Hektar

Posted: 29 May 2020 01:12 PM PDT

Luas Lahan Terbakar Seluruh Indonesia Capai 857 Ribu HektarJAKARTA, LELEMUKU.COM - Luas lahan terbakar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 857 ribu hektar (ha) yang teridentifikasi dari Januari hingga September 2019. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terjadi di lahan gambut tetapi juga lahan mineral.

Menurut Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB menyatakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencatat bahwa luas lahan gambut terbakar mencapai 227 ribu ha. Karhutla di lahan gambut paling besar berada di di Kalimantan Tengah dengan luasan 76 ribu ha, sedangkan di lahan mineral terjadi di Nusa Tenggara Timur, seluas 119 ribu ha. Karhutla di lahan mineral terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dengan luasan terdampak yang terkecil di Provinsi Banten dengan 9 ha.

Data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 ha dengan rincian lahan mineral 630.451 ha dan gambut 227.304 ha. Berikut ini luasan lahan terdampak baik mineral dan gambut di beberapa provinsi yang sering terjadi karhutla setiap tahunnya. Luas lahan terbakar di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 134.227 ha, Kalimanan Barat (Kalbar) 127.462 ha, Kalimantan Selatan (Kalsel) 113.454 ha, Riau 75.871 ha, Sumatera Selatan (Sumsel) 52.716 ha dan Jambi 39.638 ha.

Berdasarkan data KLHK, total luasan lahan hingga September 2019 ini lebih besar dibandingkan luasan karhutla dalam tiga tahun terakhir. Luas karhutla pada 2018 sebesar 510 ribu ha, sedangkan pada 2016 sebesar 438 ribu ha.

Sementara itu, Data BNPB hari ini (22/10/2019), pukul 08.00 WIB mencatat masih terjadi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Titik panas atau hot spot teridentifikasi di enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Sumsel 153 titik, Kalteng 44, Kalsel 23, Kalbar 5, dan Jambi 2. Data tersebut berdasarkan citra satelit modis-catalog lapan pada 24 jam terakhir. Masih adanya titik panas berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah terdampak. Data kualitas yang diukur dengan parameter PM 2,5 mengindikasikan kualitas pada tingkat baik hingga tidak sehat.

Berikut ini rincian kualitas udara yang diukur dengan PM 2,5 di enam provinsi, yaitu Sumsel tidak sehat (136), Jambi tidak sehat (102), Kalteng tidak sehat (101), Kalsel tidak sehat (60), Riau sedang (27). Hanya Kalimantan Barat kualitas udara menunjukkan tingkat baik (5) meskipun terdapat titik panas.

Selain keenam provinsi tersebut, kebakaran juga masih terjadi di kawasan pegunungan seperti Gunung Cikuray, Ungaran dan Arjuno-Welirang, dan Ringgit.

Hingga kini (22/10) BNPB masih menyiagakan sejumlah helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing maupun patroli. Total air untuk pengeboman air di seluruh wilayah mencapai 392 juta liter. Di samping pengeboman air, BNPB bersama BPPT dan TNI melakukan operasi udara berupa teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menggunakan fixed-wing. Total garam yang telah disemai mencapai 272 ribu kg. (BNPB)

Polda Kalsel Menerima Audiensi dari Badan Restorasi Gambut RI

Posted: 28 Aug 2019 10:48 PM PDT

Polda Kalsel Menerima Audiensi dari Badan Restorasi Gambut RIBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai salah satu provinsi yang difokuskan untuk pemulihan lahan gambut dalam pantauan Restorasi Gambut Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut, Polda Kalsel menerima audiensi dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.

Kedatangan Tim Audiensi Badan Restorasi Gambut RI dipimpin Bapak Ir. Nazir Foead, M.Sc beserta Staf dan disambut hangat oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Drs. Yazid Fanani, M.Si., didampingi Wakapolda Kalsel dan Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko yang bertempat di Ruang Kerja Kapolda Kalsel, Selasa (27/08/2019).

Dalam audiensi tersebut dibahas langkah-langkah teknis dan lebih mendalam yang dapat diupayakan oleh BRG dalam merestorasi lahan-lahan gambut yang telah beralih fungsi di Indonesia, dibantu oleh ahli-ahli dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB dalam prosesnya. (HumasPolri)

Polda Kalsel Andalkan Aplikasi Bekantan Untuk Berantas Karhutla

Posted: 15 Jul 2019 04:31 AM PDT

Polda Kalsel Andalkan Aplikasi Bekantan Untuk Berantas KarhutlaBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Memasuki musim kemarau saat ini, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam wilayah di Kalimantan Selatan. Untuk itu Polda Kalsel akan mengandalkan aplikasi "Bekantan" untuk memberantas karhutla.

Aplikasi berbasis teknologi informasi Android itu memang diperuntukkan untuk masyarakat agar dengan cepat bisa memberikan informasi adanya karhutla.

"Informasi yang disampaikan masyarakat akan dengan cepat ditindaklanjuti oleh polisi terdekat sesuai lokasi laporan," jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol. Rizal Irawan, S.I.K., S.H., M.H., di Banjarmasin, Minggu (14/07/2019).

Kata "Bekantan" sendiri merupakan singkatan dari "Berantas kebakaran hutan dan lahan". Dimana penamaan Bekantan merujuk pada primata asli Borneo sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan.

Diharapkan polisi, dengan aplikasi bernama Bekantan jadi lebih familiar untuk masyarakat Kalsel dan menjadi daya tarik untuk mengunduh dan menggunakannya dalam upaya mencegah dan memberantas karhutla secara bersama-sama.

Beragam fitur pun bisa dimanfaatkan pengguna Bekantan. Selain memberikan laporan adanya karhutla, masyarakat juga dapat melihat hotspot atau titik panas secara realtime karena Polda Kalsel bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

"Seperti sekarang hari Minggu, 14 Juli 2019, pada aplikasi Bekantan terlihat jumlah titik api di Kalsel sebanyak 32," jelas Dirreskrimsus lebih lanjut.

Kemudian ada peta area sebagai petunjuk penggunanya menuju beragam lokasi penting seperti kantor polisi, posko pemadam kebakaran dan sebagainya.

Ada juga nomor telepon penting seperti rumah sakit, Damkar dan Basarnas hingga seluruh kantor polisi dari Polres hingga Polsek tersedia.

"Prinsipnya melalui aplikasi Bekantan, polisi akan selalu aktif dan siaga melakukan pencegahan karhutla. Karena personel akan mendapatkan notifikasi jika ada laporan di wilayahnya terjadi karhutla," pungkasnya.

Terlepas dari segala upaya petugas mencegah dan memberantas karhutla, ia mengingatkan hal utama yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat dan perusahaan agar tak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, masyarakat juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ke lahan kosong yang rawan menyebabkan kebakaran lantaran rumput dan jerami yang kering mudah sekali terbakar, terlebih jika tertiup angin.

Bagi masyarakat yang belum memiliki aplikasi Bekantan, cukup mengunduhnya di Google Play Store. Kemudian daftarkan diri dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP karena sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil Kemendagri.

Sementara bagi anggota Polri, cukup memasukkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) karena sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP). (HumasPolri)

One Day Adventure Trail Meriahkan Hari Bhayangkara ke 73 di Balangan

Posted: 14 Jul 2019 01:46 AM PDT

One Day Adventure Trail Meriahkan Hari Bhayangkara ke 73 di BalanganPARINGIN, LELEMUKU.COM - Kemeriahan peringatan hari Bhayangkara ke 73 masih berlangsung, hal ini dirasakan ratusan raider yang turut memeriahkan event tingkat Nasional One Day Adventure Trail menyambut HUT Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan peringatan Hari Bhayangkara ke 73 yang digelar Komunitas pecinta motor Stingray Trail Club (STC) Balangan di kecamatan Lampihong, Sabtu 13 Juli 2019 sejak pukul 08.00 Wita.

Kegiatan yang bertajuk "Kada Gair Bakuang Dilicak Part #2" ini diselenggarakan di lokasi Eks PT. CPN desa Batu merah Kecamatan Lampihong tepatnya di depan kantor Koramil Lampihong.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Balangan, Kapolres Balangan, Pabung 1001 Amuntai, Ketua DPRD Kab. HST, Ketua DPRD Kab. HSS Wakil DPRD Kab. Balangan, Tokoh Agama, serta para peserta trail sekitar 800 orang.

Kapolres Balangan AKBP Moh. Zamroni, S. IK, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh raider yang hadir dalam event menyambut HUT kabupaten Balangan dan peringatan hari Bhayangkara ke 73 tersebut.

"Antusias pecinta Trail dalam event ini sangat luar biasa, sekitar 800 peserta berasal dari komunitas pecinta motor trail yang berasal dari seluruh penjuru Kalimantan berkumpul diacara ini, Semoga hingga tuntas acara berlangsung lancar," pungkasnya.

"Kepada panitia dan peserta, jaga keamanan dan keselamatan dalam berkendara, Kedepan mudah – mudahan event seperti ini tergelar lebih meriah," tutup Kapolres Balangan

Usai memberikan sambutannya, Kapolres dan Bupati Balangan dan ketua panitia penyelengara bersama – sama membuka event One Day Adventure Trail tersebut.

Untuk diketahui, Jarak tempuh yang akan dilalui oleh para raider/peserta adalah sepanjang 57 km, adapun jalur yang digunakan meliputi kec. Lampihong, Batumandi, Paringin dan Paringin Selatan yang terbagi menjadi 3 ( tiga ) Zona.

Menjaga keamanan kegiatan, personel Polres Balangan, TNI, Satpol PP dan Dishub sekitar 50 personel ditempatkan di titik rawan bersentuhan dengan aktivitas warga.

Hingga saat, ini kegiatan masih berlangsung dan dalam situasi lancar aman. (DiskominfoPapua)

Kemenko Polhukam RI Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Hati’if dengan PT Borneo Indobara

Posted: 13 Jul 2019 11:55 PM PDT

Kemenko Polhukam RI Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Hati'if dengan PT Borneo IndobaraBANJARMASIN, LELEMUKU.COM – Persoalan ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tambang batubara yang di bangun oleh pihak PT. Borneo Indobara (BIB) berujung keranah mediasi yang di tengahi oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI). Pelaksanaan mediasi berlangsung di Mercure Hotels Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/07/2019).

Pantauan awak media ini, tampak hadir dalam mediasi yang berlangsung, selain dari pihak Kemenko Polhukam RI, Petinggi PT Borneo Indobara, Perwakilan Polres Tanah Bumbu, Perwakilan Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu, TIM Kuasa Hukum dari H. Bahri yang merupakan salah satu pemilik lahan terbanyak di Desa Hati'if RT. 04 Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kuasa Hukum H. Bahri, H. Marli, SH mengatakan, pihaknya sangat menghargai adanya mediasi yang ditengahi oleh pihak Kemenko Polhukam RI.

Menurut Marli, kliennya memiliki lahan cukup banyak di Desa Hati'if RT. 04 Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, yakni sebanyak 36 hektar. Saat ini lahan kliennya tersebut telah di kuasai dan dijadikan jalan hauling tempat jalur angkutan aktivitas pertambangan, ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960, menggunakan lahan tanpa izin pemilik jelas melanggar hukum dan dipidana.

"Ini sama saja dengan perampasan hak. Jika tidak mau dikatakan perampasan, ya harus ada ganti ruginya dong!" ujar Marli kepada sejumlah wartawan.

Menurut Marli, sebelumnya tim Advokasi H. Bahri sudah melayangkan Somasi ke pihak PT Borneo Indobara pada tanggal 22 Juni 2019 kemaren dengan Nomor Surat 016/B/A&A/VI/2019. Disana kami mengharapkan adanya penyelesaian yang baik antara kami dengan pihak PT Borneo Indobara.

"Mudah-mudahan dalam pertemuan ini semua permasalahan sengketa lahan di Borneo Indobara maupun pihak perusahaan lainnya bisa terselesaikan dengan baik" ujar H. Marli di dampingi rekannya Andi Nurdin, SH dan Muhammad Rafiq, SH.I, disela-sela pertemuan dengan pihak PT. Borneo Indobara di lobbi hotel Mercure Hotel Banjamasin.

Menurut Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI) Kombes Pol. Yulizar Gaffar mengatakan, hasil mediasi pertama ini juga akan ditindaklanjuti dengan Rakor di Provinsi Kalimantan Selatan, (26/07/2019) nanti.

"Dalam Rakor tersebut, Gubernur Kalsel memberdayakan Tim Terpadu tingkat Provinsi untuk menangani sengketa lahan antara masyarakat Desa Hati'if, Sebamban Lama, Sebamban Baru dan Desa Tri Martani dengan PT. Hutan Rindang Banua dan PT. Borneo Indobara di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan terlebih dahulu mengkaji legal standing dari beberapa pihak Penerima Kuasa penanganan lahan tersebut," ujar Yulizar Gaffar.

Didampingi Kombes Pol. Adhi Satya Perkasa yang merupakan Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kej, ahatan Terhadap Kekayaan Negara dari Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI), Yulizar Gaffar mengatakan, Kapolda Kalsel juga bertindak dengan melakukan percepatan penyidikan kasus-kasus tentang penyerobotan lahan atas laporan-laporan pemilik lahan yang di kuasai oleh perusahaan tambang batubara tanpa izin pemilik, ujarnya.

Menurut Yulizar Gaffar menegaskan, jika ada sengketa lahan terjadi, diharapkan masyarakat melaporkannya kepada saya. Karena menurut dia setiap sengketa lahan pihak perusahaan wajib ia selesaikan. (PSP)

Petrus Fatlolon Komitmen akan Tingkatkan Pelayanan Kependudukan dan KB di Tanimbar

Posted: 07 Jul 2019 02:55 AM PDT

Petrus Fatlolon Komitmen akan Tingkatkan Pelayanan Kependudukan dan KB di TanimbarBANJARBARU, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH berkomitmen melalui penghargaan Manggala Karya Kencana yang diraihnya dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019 akan semakin meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di daerah yang dipimpinnya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar, Blendy J. Souhoka S.STP bahwa Bupati Fatlolon mengatakan penghargaan yang diraihnya itu bukan hanya sebagai seremonial saja, tetapi merupakan titik awal peningkatan pelayanan di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia itu.

"Pemberian penghargaan ini bukan hanya seremonial belaka tetapi merupakan titik awal peningkatan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," tegas dia usai acara puncak Harganas di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel pada Sabtu (06/07/2019).

Pada acara tersebut Bupati Fatlolon menerima penghargaan Manggala Karya Kencana yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani Nakshatra Kusyala kepada para Kepala Daerah yang memiliki prestasi, komitmen, dukungan, dan dharma bakti yang besar serta kepemimpinan dalam pelaksanaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di daerahnya masing-masing.

Dalam sambutannya Menteri Puan Maharani mengatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan suku, agama dan ras yang beragam. Maka keluarga harus menjadi tempat untuk membangun sikap menghargai keberagaman tersebut.

Selain itu, ia pun memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para Kepala Daerah dan Ketua TP PKK  yang telah menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga di Indonesia.

"Keluarga Berencana juga harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat, berpendidikan dan berbudaya,"ujarnya.

Diketahui sebelumnya pada acara gala diner yang dilaksanakan pada Jumat (05/07/2019) di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, Joice Fatlolon Pentury, SP juga menerima penghargaan yang sama dan diserahkan langsung oleh Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo.

Kemudian selain Menteri Puan Maharani, turut hadir dalam peringatan Harganas XXVI tahun 2019 itu adalah Menteri Kesehatan RI Nila Moeluk dan juga para Kepala Daerah beserta Ketua TP PKK seluruh Indonesia serta jajaran BKKBN. Dalam acara peringatan Harganas itu dilakukan penyerahkan piagam rekor MURI kepada Ketua TP PKK Provinsi Kalsel untuk pemberian 5.000 Kartu Indonesia Anak (KIA) kepada anggota Pramuka di Provinsi tersebut. (Laura Sobuber)

Petrus dan Joice Fatlolon Raih Penghargaan di Harganas XXVI Tahun 2019

Posted: 07 Jul 2019 07:41 AM PDT

Petrus dan Joice Fatlolon Raih Penghargaan di Harganas XXVI Tahun 2019
BANJARMASIN, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, Joice Fatlolon Pentury, SP meraih penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019.

Menurut Joice Fatlolon penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Daerah dan Ketua TP-PKK Provinsi, Kabupaten dan Kota atas prestasi yang dinilai menonjol, berkomitmen serta kepemimpinannya dalam menggerakkan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Penghargaan tersebut ditandai dengan penyematan pin, untuk  Bupati Fatlolon dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani Nakshatra Kusyala pada acara puncak Harganas di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel pada Sabtu (06/07/2019).

Sedangkan untuk dirinya dilakukan oleh Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo sehari sebelumnya di Gedung Mahligai Pancasila pada acara gala dinner di Gedung Mahligai Pancasila Kota Banjarbaru pada Jumat (05/07/2019).

"Pemberian penghargaan Manggala Karya Kencana kepada saya oleh Kepala BKKBN Pusat tadi malam di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalsel," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Sabtu (06/07/2019).

Perayaan Harganas dengan Tema 'Hari Keluarga, Hari Kita Semua. Cinta Keluarga, Cinta Terencana' tersebut dibuka oleh Puan Maharani, kemudian pada sambutannya ia mengatakan bahwa momentum acara itu sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang nilai keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sementara itu, Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo pun mengungkapkan hal sama, Harganas merupakan pengingat akan pentingnya keluarga bagi pembangunan bangsa sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan asah, asih dan asuh serta menjadi tempat sempurna untuk menanamkan nilai karakter manusia Indonesia, yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong.

Puncak acara itu pun dihadiri oleh sekitar 5.000 anak-anak Pramuka penerima Kartu Indonesia Anak (KIA) serta ratusan remaja Generasi Berencana (GenRe) dari seluruh provinsi di Indonesia. Selain Menko PMK, turut hadir juga Menteri Kesehatan, Nila Moeloek. (Laura Sobuber)

Bambang Bawono Dukung 20 Atlet Karate di Kapuas ke Turnamen di Banjarmasin

Posted: 22 Jun 2019 04:06 AM PDT

Bambang Bawono Dukung 20 Atlet Karate di Kapuas ke Turnamen di BanjarmasinKAPUAS, LELEMUKU.COM - Kodim 1011/Kuala Kapuas pada Sabtu (22/06/2019) memfasilitasi sebanyak 20 orang atlet dari tiga Dojo (perguruan) karate se-Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan persiapan menuju ke ajang Kejuaraan Karate Open Tournament, Ketua Umum KONI Banjarmasin Cup Tahun 2019 yang akan di selengarakan pada 5 hingga 7 Juli mendatang, di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dandim 1011/Kuala Kapuas Letnan Kolonel Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., selaku Ketua Pembina Forki Kodim 1011/Klk mengatakan, akan terus membina atlet karate secara bertahap, di mulai dari pra usia dini, usia dini, pra pemula, pemula, kadet dan junior serta senior dengan memperbanyak pengalaman bertanding para karateka dari tingkat daerah, nasional hingga internasional.

"Pembinaan ini untuk meningkatkan dan mengukur kemampuan kualitas atlet sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan prestasi secara berjenjang, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan," kata Dandim.

Menurut Dandim, dengan adanya kejuaraan ini nantinya dapat membentuk atlet-atlet karateka yang potensial dan berprestasi, dengan mengedepankan prinsip persahabatan dan sportifitas yang sesuai dengan "Sumpah Karate". Secara keseluruhan para atlet ini di persiapkan mulai dari sekarang.

"Semakin banyak event yang diikuti, maka semakin menambah pengalaman bertanding bagi atlet yang tentunya akan berbanding lurus dengan prestasi sang atlet," tutup Dandim.

Padli (41 Thn) salah satu Sensei (pelatih karate) mengatakan, kejuaraan yang akan dilaksanakan ini sangat bermanfaat, karena dengan adanya turnamen nanti, para atlet bisa termotivasi untuk mempersiapkan diri menjadi karateka untuk menghadapi Pra-PON 2019, menuju PON XX 2020 Papua. (Pendam12)

Kampanye di Kalimantan Selatan, Jokowi Optimis Menang

Posted: 27 Mar 2019 04:30 AM PDT

BANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Joko Widodo (Jokowi) menggelar Kampanye terbuka di Kalimantan Selatan yang sebelumnya ia sudah berkampanye di Kalimantan Barat terlebih dahulu. Masyarakat Kalimantan Selatan terlihat sangat antusias menantikan kehadiran Orang nomor satu di Indonesia itu. Kalimantan Selatan, Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan dengan Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa.

Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Secara historis wilayah Kalimantan Selatan mula-mula dibentuk merupakan wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan di dalam Propinsi Kalimantan itu sendiri.

Bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh suku Banjar sebagai bahasa ibu dan sebagai lingua franca bagi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya adalah Bahasa Banjar yang memiliki dua dialek besar, yakni dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu. Suku Dayak yang mendiami kawasan selatan Pegunungan Meratus menuturkan bahasa Dayak Meratus (d/h Bahasa Bukit) Bahasa Banjar dan bahasa Bukit, keduanya merupakan bahasa Melayik.

Agama, Adat, Budaya serta Bahasa tercampur lebur di Kalimantan Selatan, mereka pun hidup bahagia walau banyak nya perbedaan yang ada. Namun, hal itulah yang menjadikan daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan.

Di Kalsel sendiri, Jokowi mengungkapkan rasa Optimisme nya jika ia akan menang di Provinsi tersebut. "Hasil survei dari beberapa lembaga survei kredibel kan kita sudah menang termasuk Banjarmasin. Untuk Banjarmasin kita sudah membalik keadaan yang dulu kita kalah, dan hasil survei kredibel kan kita di atas nih," ujar Direktur Kampanye TKN, Benny Ramdhani.

"Nah kampanye terbuka ini hanya bagian dari glorifikasi kemenangan. Sekali lagi ini bagian dari glorifikasi kemenangan, khususnya bagi capres 01. Kalau bagi 02 beda lah, bagi mereka tentu bagian upaya menaikkan elektoral, bagi kami ini adalah bagian glorifikasi kemenangan, kita sudah menang, kita merayakan kemenangan itu," Lanjut politisi Partai Hanura itu.

Di Banjarmasin Jokowi berkampanye di Stasdion 17 Mei sekitar pukul 14:00 waktu setempat. Setelah itu Jokowi bersama iring-iringan motor akan menuju Taher Square untuk menghadiri pameran produk lokal dan motor custom. Malam hari, capres 01 itu mengadakan pertemuan di Hotel Mercure, Pontianak. (TPN)

Sandiaga Uno Hadiri Haul ke 14 Guru Ijai di Banjarmasin

Posted: 12 Mar 2019 02:52 AM PDT

Sandiaga Uno Hadiri Haul ke 14 Guru Ijai di BanjarmasinMARTAPURA, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Haul Ke 14 ulama kharismatik asal Kalimantan Selatan, Muhammad Zaini Abdul Ghani Al Banjari atau dikenal dengan panggilan Guru Ijai atau Guru Sekumpul, Minggu (10/3).

Jutaan orang menghadiri haul tersebut. Jalan sepanjang lima kilometer penuh dengan massa yang berzikir. Sandiaga tiba di Banjarmasin 18:30 WITA setelah sebelumnya  berkumpul bersama milenials di Sabuga Bandung.

Mengenakan peci hitam, koko putih dan sarung, Sandi memutuskan bethenti berjalan  dan memutuskan untuk masuk Mesjid Nurul Falah yang jaraknya  masih sekitar 4 hingga 5 kilometer dari pusat acara,  Mushola Ar Raudhah, untuk mengikuti zikir. Karena tidak memungkinkan  menembus lautan manusia yang memenuhi jalan

"Luar biasa. Lautan manusia. Ini menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Kita lihat saja geliat ekonomi di haul ini. Semua hotel  penuh, dari kelas melati hingga berbintang. Setiap  bus yang terparkir membawa tamu- tamu,  pasti belanja, untuk makan atau sekedar membeli oleh-oleh," ucap Sandi.

Sebelumnya Sandi juga pernah berziarah ke makam Guru Ijai November tahun  lalu saat memulai kampanye di  Kalimantan Selatan.

"Wisata reliji ini menghidupkan para pelaku UMKM. Merekalah penggerak ekonomi Indonesia sesungguhnya. Seperti yang kita lihat sekarang, masyarakat di sekitar tempat ziarah ini begitu hidup," katanya waktu itu.

Di salah satu toko yang dikunjungi di area Mushola Ar Raudhah, Sandi membeli gelang khas Martapura. "Saya mau beli ini. Gelang-gelangnya bagus. Saya juga mau ajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memakmurkan UMKM dengan membeli produk-produk dari para pelaku industri ini," tuturnya waktu itu. (BPN)

Pemda Tabalong Siap Dukung Kegiatan Migas Pertamina EP

Posted: 05 Mar 2019 04:20 PM PST

Pemda Tabalong Siap Dukung Kegiatan Migas Pertamina EPBATULICIN, LELEMUKU.COM– PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Tanjung Field dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan kunjungan kehormatan ke Bupati Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sekaligus menyampaikan capaian 2018 dan target 2019, Kamis (28/2).

Bertempat di Kediaman Bupati Tabalong, SKK Migas Kalsul yang diwakili oleh Faizal Abdi menyampaikan untuk merealisasikan target produksi minyak di Kabupaten Tabalong, pihaknya perlu dukungan pemerintah daerah seperti percepatan proses perizinan dan pembebasan lahan untuk mendukung kegiatan ekspolasi minyak di Tabalong.

Tanjung Field Manager Zulfikar Akbar, didampingi Legal & Relation Manager Asset 5 Anton Sumartono Raharjo, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan,  saat ini PEP Tanjung Field terus mengupayakan peningkatan produksi minyak dengan mengoptimalkan sumur yang ada di Kabupaten Tabalong serta beberapa aktivitas program tanggung jawab sosial yang dilakukan untuk Kabupaten Tabalong.

"Kami mempunyai rencana target produksi yang telah disepakati dan akan terus mengupayakan agar dapat tercapai," terang Zulfikar.

Bupati Tabalong Anang Syakfiani menyampaikan dukungannya terkait perizinan maupun proses pembebasan lahan yang dilakukan Pertamina. Ia juga memberikan apresiasi atas keberadaan PEP dalam pembangunan Kabupaten Tabalong sehingga banyak prestasi yang dicapai oleh kabupaten tersebut.

"Pencapaian Tabalong saat ini salah satunya karena aktivitas pertambangan di kabupaten ini. Saya berharap Pertamina EP Tanjung Field terus mendukung program-program yang dilakukan pemerintah kita," ucap Anang.

Bupati Tabalong yang  didampingi oleh Kepala Bappeda Tabalong Mahdi Noor dan Asisten Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Alam Tabalong Hamida Munawarah juga menyampaikan agar PEP  menghidupkan kembali tugu yang menjadi ikon Kabupaten Tabalong. (Pertamina)

Lahan Diserobot Perusahaan, Masyarakat Tanah Bumbu Mengadu ke Kemenko Polhukam RI

Posted: 05 Mar 2019 03:01 PM PST

Lahan Diserobot Perusahaan, Masyarakat Tanah Bumbu Mengadu ke Kemenko Polhukam RIJAKARTA, LELEMUKU.COM - Forum Gerakan Masyarakat Borneo (FMGB) Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengaduan perihal pencaplokan atau penyerobotan lahan oleh beberapa perusahaan di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM), Jakarta Pusat pada hari Selasa (5/2). 

Forum FMGB dalam hal ini mewakili warga masyarakat Desa Sebamban Baru, Desa Sebamban Lama, Desa Trimartani di Kecamatan Sungai Loban dan Desa Hati'if  Kecamatan Kusan Hulu mengadukan eks Perusahaan Pengusahaan Hutan milik Probosutejo yang sekarang menjadi PT. Hutan Rindang Banua (HRB) milik Sinarmas Group, United Fiber System Singapura dan PT. Borneo Indo Bara (PT.BIB) karena petanian dan perkebunan lahan yang dicaplok dengan perincian antara lain: lahan desa Sebamban Baru seluas 3.583 Ha, desa Sebamban Lama leluas 926 Ha, desa Trimartani Seluas 40 Ha dan desa Hati'if seluas 741 Ha.

Kuasa hukum Forum Gerakan Masyarakat Borneo (FMGB) A. Gafar Rehalat mengatakan pertemuan dengan Kemenko Polhukam untuk mengajukan permohonon perlindungan hukum atas berlakunya putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU/ -IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 maka keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tidak lagi mengikat dan tidak mempunyai dasar hukum.

"Terkait dengan sengketa lahan tersebut maka kami menggunakan dasar hukum dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU/ -IX/2011, tanggal 12/2/2012 maka keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tidak lagi mengikat atau tidak mempunyai dasar hukum dan salah satu point putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam menentukan Pengukuhan kawasan Hutan juga harus memperhatikan tata ruang wilayah antara lain  memperhatikan kemungkinan adanya hak- hak perorangan  atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut," jelas dia.

Dikatakan jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan  kerugian pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut.

"Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan pelaksananya Pasal 24 jo Pasal  76  PP No. 24 tahun 1997 tentang alasan syarat pendaftaran hak atas tanah juga sebagai dasar hukum klien kami," lanjutnya.

Rehalat juga menjelaskan beberapa dasar dan alasan- alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam rujukan dasar hukum tersebut diantaranya surat pernyataan kronologis tanah tanah tersebut (jauh sebelum Menteri Kehutanan menunjuk lahan tersebut masuk kedalam kawasan Hutan Taman Industri pada tahun 1990-an diberikan konsensinya kepada  PT. Menara Hutan Buana (PT. MHB) yang dimiliki Probosoetedjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Hektar di tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di lahan yang sama PT. Borneo Indo Bara (BIB) yang dimiliki oleg PT. Golden Energy Mines (GEMS) anak perusahaan dari PT. Dian Swastika Sentosa (DSSA) untuk dapat mengeksploitasi batubara (sebagian) di atas bekas lahan- lahan perkebunan dan ladang warga masyarakat ke- 4 desa tersebut.

Dikatakan bahwa lahan bekas tanah perkebunan milik masyarakat desa Sebamban Baru seluas 3.583 Ha, desa Sebamban Lama Seluas 926 Ha, desa Trimartani Seluas 40 Ha, desa Hati'if seluas 741 Ha tersebut, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini telah diekspolitasi untuk usaha penambangan batubara.

"Berkali- kali warga masyarakat menyampaikan keberatan dan menuntut adanya ganti rugi atas lahan atau tanah tersebut baik dari PT. Menara Hutan Buana atau PT. Hutan Rindang Banua dan/atau PT. Borneo Indo Bara dengan sisten sewa lahan atau fee lahan," ujar dia.

Dikatakan tanah- tanah perkebunan warga masyarakat desa Sebamban Baru seluas 3.583 Ha, desa Sebamban Lama Seluas 926 Ha, desa Trimartani Seluas 40 Ha, desa Hati'if seluas 741 Ha diambil alih penguasaannya secara administrasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Hektar yang kemudian SK Menhut tersebut diadakan perubahan  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006 tentang Balik Nama Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tersebut beralih hak dan kewajibannya dari PT. Menara Hutan Buana kepada PT. Hutan Rindang Buana, status hukumnya sudah lagi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum sehubungan dengan ada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU/ -IX/2011, tanggal 12-02-2012

"Bahwa pemanfaatan hasil kayu dalam tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) sudah mulai tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, di areal lahan seluas 286.585 Hektar tersebut, tersebar di tiga kabupaten, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, pada kenyataan di lapangan lahan kawasan pengusahaan hutan tersebut pengusahaannya tidak dilakukan secara benar, justru tanaman akasia tersebut dengan sendirinya tumbuh karena migrasi burung dan udara/ angin selain itu bertahun- tahun terbengkalai, sehingga lahan-lahan yang semula memang merupakan perkebunan masyarakat terdapat sebagian kembali dikuasai dan ditanami kebun oleh warga masyarakat desa-desa tersebut," ujar dia.

Gafar Rehalat juga menyatakan isi surat yang disampaikan kepada Kemenko Polhukam melalui perwakilannya Yulizar Gaffar, diantaranya meminta perusahaan dapat melepaskan tanah- tanah kliennya sesuai dengan bidang peta dalam SKT dari Penunjukan Kawasan Hutan dan SK Menhut Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Hektar juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006.

"Surat ini yang merupakan Produk "Kroni Orde Baru" tersebut yang merugikan masyarakat pemilik lahan kebun untuk selanjutnya dimasukan dalam obyek reforma agraria (Tora) untuk menjadi hak milik warga masyarakat sebagaimana disebutkan luasan dan lokasi berdasarkan "bidang peta tanah"  masing- masing dalam surat keterangan perkebunan di atas," ujar dia.

Dikatakan selama lahan-lahan milik kliennya tersebut terus digunakan. Kegiatan usaha penambangan dan menghasilkan produksi batubara, wajib melakukan ganti rugi kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk sewa lahan (fee lahan) sebesar Rp. 15,000,- (lima belas ribu rupiah) per Meterik Ton;

Selanjutnya perusahaah harus melakukan ganti rugi kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk sewa atas tanah-tanah hak/ milik masyarakat yang digunakan jalan angkutan hauling batubara oleh PT. Borneo Indo Bara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) per MT/ bulan, terhadap tanah- tanah masyarakat yang telah digunakan jalan angkutan batubara di Desa Hati'if, pemekaran dari Desa Mangkalapi dan Desa Sebamban Baru sesuai dengan bukti masing bidang peta SKT Perkebunan dan SPPFBT milik warga masyarakat di Desa Hati'if Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

Ia menyatakana warga masyarakat desa Sebamban Baru, desa Sebamban Lama, desa Trimartani, desa Hati'if yang berada di Kecamatan Sungai Loban bermaksud ingin melakukan aksi penutupan area tambang PT.BIB dan area kegiatan penanaman kembali hutan tanaman Industri  PT.HRB yang saat ini sedang dikerjakan oleh kedua perusahaan tersebut. 

"Jika hal tersebut terjadi dikawatirkan dapat menimbulkan bentrok dan persoalan hukum lain, maka oleh karenanya agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan dan dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif  di tahun politik ini sehingga diharapkan Kementerian Kordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat segera membantu penyelesaian sengketa masyarakat dengan kedua perusahaan tersebut," ungkap dia. (Marsono)

Fatmathalia Ranti Memotivasi Penderita Kanker, Semangat Jalani Hidup

Posted: 02 Mar 2019 05:23 PM PST

Fatmathalia Ranti Memotivasi Penderita Kanker, Semangat Jalani HidupBANJARMASIN, LELEMUKU.COM – Mahasiswa kedokteran asal Banjarmasin  yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di ajang Pemilihan Puteri Indonesia 2019, Fatmathalia Ranti fokus memotivasi para pengidap kanker untuk kembali bersemangat dan penuh ceria dalam menjalani hidup.

Gadis yang akrab disapa Thalia ini mengatakan dengan advokasi 'Touch With Heart' dirinya ingin anak-anak mengidap kanker dapat kembali bersemangat dan penuh ceria dalam kembali bersemangat dan penuh cerita dalam menjalani kehidupannya dengan mencintai dan mengenal music dan lagu tradisional Indonesia.

"Thalia ingin memberikan dan mendedikasikan dirinya sejak dini untuk masyarakat, memberikan perhatian dan ilmu yang ia miliki untuk sesama," kata dia saat dikutib Lelemuku.com dari akun Instagram Puteri Indonesia.

Thalia mengatakan telah memberikan sarana edukasi dan pembelajaran kepada anak-anak pengidap kanker untuk lebih mencintai kesenian terutama musik tradisional. Ia mengaku jika ajang kecantikan yang diikutinya tersebut merupakan platform bagi para wanita Indonesia untuk berprestasi dan memberikan kesempatan untuk berbagi nilai positif dalam masyarakat.

"Memperkenalkan potensi pariwisata, juga budaya Indonesia, secara khususnya Kalimantan Selatan tentunya," aku pemilik tinggi badan 168 cm ini.

Thalia lahir di Kota Rantau, Kalsel. Ia sering mengikuti perpindahan tugas orang tua semasa kecil dan merasakan bagaimana kurangnya pelayanan tenaga kesehatan yang mumpuni hingga membuat hatinya terpanggil untuk mengambil ilmu kedokteran.

Sebagai mahasiswa kedokteran yang cinta music, Thalia juga aktif menjadi seorang tentor bermain angklung di Yayasan Rumah Singgah Kanker. Disela-sela kesibukannya, ia mengisi waktu dengan travelling yang membawa dampak positif terhadap dirinya dan orang-orang yang ia temui.

Sementara itu Puteri Indonesia 2019 adalah kontes pemilihan Puteri Indonesia yang ke-23 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Puteri Indonesia tahun ini mengusung tema "Colorful West Nusa Tenggara", serangkaian dari kegiatan karantina Puteri Indonesia dilaksanakan di Pulau Lombok dan Sumbawa - Nusa Tenggara Barat.

Melalui akun instagram resminya Puteri Indonesia telah menyampaikan ke 39 Finalis Puteri Indonesia 2019 yang akan memperebutkan gelar Puteri Indonesia 2019 yang dibagi menjadi 6 wilayah Kepulauan yaitu Kepulauan Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur.

Selain Fatmathalia Ranti, 38 kandidat lainnya adalah Kenny Suwanda (21) dari Lhokseumawe yang mewakili Provinsi Aceh, Nadia Karina Wijaya (24) dari Denpasar mewakili Bali, Ritassya Wellgreat Waynands (18) dari Pangkal Pinang mewakili Bangka Belitung, Anastasia Praditha Adelina (25) dari Tangerang mewakili Banten, Nabila Permata Putri (23) dari Bengkulu mewakili Bengkulu.

Anja Litani Ariella (23) dari Yogyakarta mewakili DI Yogyakarta, Frederika Alexis Cull (19) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 1, Agatha Aurelia (22) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 2, Diah Ayu Lestari (21) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 3, Nurmalasari Ghassani (23) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 4, Daniella Grace Krestianto (23) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 5, Sri Hartini Puspitasari (25) dari Jakarta mewakili DKI Jakarta 6.

Selanjutnya, Artika Fastinal Rustam (23) dari Gorontalo mewakili Gorontalo, Offie Dwi Natalia (25) dari Jambi mewakili Jambi, Jesica Fitriana Martasari (23) dari Bogor mewakili Jawa Barat, Pratiwi Hidayasari (22) dari Kendal mewakili Jawa Tengah, Bella Putri Ekasandra (19) dari Malang mewakili Jawa Timur, Karina Syahna (24) dari Pontianak mewakili Kalimantan Barat, Fatmathalia Ranti (36) dari Banjarmasin mewakili Kalimantan Selatan, Veronika Peny Laba (25) dari Palangka Raya mewakili Kalimantan Tengah, Radha Virsa Febiola Darmawan (22) dari Samarinda mewakili Kalimantan Timur (Kaltim), Adani Ladita Ramadhan (20) dari Tarakan mewakili Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Lycie Joanna Jonsen (22) dari Batam mewakili Kepulauan Riau, Erika Dwi Alviana (22) dari Panaragan mewakili Lampung, Stela Natalia Mulia Lumalessil (25) dari  Saparua mewakili Maluku, Irena Shafira (19) dari Ternate mewakili Maluku Utara, Sherly Anastesia Meilenia (19) dari Bima mewakili Nusa Tenggara Barat (NTB), Maria Hostiana Napitupulu (23) dari Kupang mewakili Nusa Tenggara Timur (NTT), Elsa Irwanti Elisabeth Kaize (25) dari Biak mewakili Papua, Etha Lanny Julieth Wekan (19) dari Manokwari mewakili Papua Barat (Pabar).

Kemudian, Sabrina Woro Anggraini (23) dari Siak Sri Inderapura mewakili Riau, Iin Mutmainnah (24) dari Mamuju Tengah mewakili Sulawesi Barat (Sulbar), Ratu Fatimah Gani (24) dari Maros mewakili Sulawesi Selatan (Sulsel), Riski Savina Akbar (24) dari Palu mewakili Sulawesi Tengah (Sulteng), Wa Ode Amelia Nadine (22) dari Muna mewakili Sulawesi Tenggara (Sultra), Jolene Marie Cholock Rotinsulu (22) dari Manado mewakili Sulawesi Utara (Sulut), Annisa Fitriana (23) dari Bukittinggi mewakili Sumatera Barat (Sumbar), Helvanda Herman (19) dari Pagar Alam mewakili Sumatera Selatan (Sumsel), dan Anoushka Bhuller (23) dari Medan mewakili Sumatera Utara (Sumut). (Laura Sobuber)

DPRD HSS Konsultasikan Pembentukan Desa Sadar Hukum

Posted: 29 May 2020 01:14 PM PDT

DPRD HSS Konsultasikan Pembentukan Desa Sadar HukumJAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretariat Komisi III DPR RI menerima kunjungan konsultasi dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HHS), Provinsi Kalimantan Seltan. Dalam kunjungan itu, DPRD HSS berkonsultasi mengenai aturan pembentukan Desa Sadar Hukum untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Diketahui, konsultasi ini dilatarbelakangi adanya perselisihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pemerintah daerah di sekitarnya.

"Maka diusulkan untuk dibentuk suatu desa sadar hukum. Adapun terkait pembentukan desa dasar hukum itu wewenangnya ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM," ujar Kepala Subbagian Rapat, Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI Danis Maya usai menerima kunjungan konsultasi DPRD HSS di Ruang Kerja Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Danis menjelaskan, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang dipenuhi untuk membentuk Desa Sadar Hukum. Kriteria itu diantaranya adalah tingkat pembayaran pajaknya harus mencapai 90 persen, tingkat kriminalitasnya rendah, dan tahapan kriteria khusus dari daerah, yaitu Desa Sadar Hukum diusulkan dari camat ke bupati, kemudian Bupati ke Kanwil Kemenkumham setempat. Setelah itu, diputuskan oleh Kanwil Kemenkumham setempat mengenai bisa tidaknya pembentukan Desa Sadar Hukum.

"Seandainya provinsi, kabupaten, dan kota yang ingin membentuk Desa Sadar Hukum memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka sangat besar kemungkinannya di wilayah tersebut untuk dibentuk suatu Desa Sadar Hukum. Jika sudah disetujui oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi, maka dengan segera akan diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," tutur Danis.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD HSS Muhammad Bustani menyampaikan, di Kabupaten HSS saat ini baru terbentuk satu Desa Sadar Hukum dari total 148 desa, serta masih menggunakan kriteria yang lama. Bustani berharap, program Desa Sadar Hukum tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, sehingga daerah ini terpacu untuk meningkatkan lebih banyak lagi Desa Sadar Hukum.

"Kami melihat bahwa program Desa Sadar Hukum sangat bermanfaat untuk daerah. Namun, saat ini kriteria yang baru untuk membentuk suatu Desa Dasar Hukum cakupannya sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan. Jadi ke depannya, kami berharap pemerintah pusat dapat mendorong semangat, khususnya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten dan Bupati untuk bisa lebih banyak lagi membentuk Desa Sadar Hukum," harap Bustani. (DPRRI)

Manajemen Pertamina EP Tingkatkan Sinergi dengan Kodam Mulawarman

Posted: 21 Feb 2019 08:55 AM PST

Pertamina EP Tingkatkan Sinergi dengan Kodam MulawarmanBALIKPAPAN, LELEMUKU.COM – Untuk meningkatkan sinergi yang selama ini terjalin dengan baik, Pertamina EP Asset 5 (PEP Asset 5) melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Panglima Kodam VI/Mulawarman pada, Rabu (6/2).

Rombongan PEP Asset 5 dipimpin oleh Asset 5 General Manager Irwan Zuhri, didampingi Supply Chain Management Manager Yan Martes Andreas, Bunyu & Tarakan Exploitation Manager Achmad Syarif, Legal & Relation Manager Anton Sumartono Raharjo, dan Security Assistant Manager Budi Darmansyah.

Rombongan PEP Asset 5 diterima oleh Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto,  di ruang kerja Pangdam VI/Mulawarman.

Dalam kunjungan tersebut, Asset 5 General Manager Irwan Zuhri menyampaikan gambaran umum operasi Pertamina dan Pertamina EP, serta perkembangan terkini seputar kegiatan eksplorasi PEP Asset 5.

"Secara garis besar, kegiatan operasi Pertamina dibagi menjadi kegiatan industri hulu dan hilir. Industri hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak mentah dan gas. Sedangkan industri hilir meliputi kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. Posisi PEP Asset 5 adalah sebagai salah satu kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di bidang hulu, di bawah pengawasan SKK Migas. Untuk Asset 5, wilayah operasinya meliputi provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah," papar Irwan.

Irwan juga menjelaskan  kegiatan operasi PEP Asset 5 di tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2018. "Lebih dari separuh jumlah rencana kerja pengeboran Pertamina EP dipercayakan kepada Asset 5. Artinya, tahun 2019 ini kegiatan pengeboran Asset 5 akan sangat banyak. Kami mengharapkan dukungan dari Pangdam VI/Mulawarman di dalam kelancaran kegiatan operasional PEP Asset 5," ungkap Irwan.

Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto menyambut baik kunjungan tersebht. Ia juga menyampaikan dukungan institusi TNI dalam kegiatan industri hulu migas. "Industri hulu migas merupakan objek vital nasional yang dilindungi oleh negara. Tentunya kami siap untuk mendukung kelancaran industri hulu migas dalam memenuhi kebutuhan energi nasional," ujarnya.

PEP Asset 5 berupaya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Kalimantan. Berdasarkan data Februari 2019, produksi minyak mentah PEP Asset 5 berkisar pada 17.773 barrel oil per day (BOPD) dari target produksi 18.225 BOPD, atau realisasi sebesar 97,52%.

Sedangkan produksi gas berkisar pada 16,18 million standard cubic feet per day (MMSCFD) dari target produksi 15,80 MMSCFD, atau realisasi sebesar 102,40%. (Pertamina)