Curi Motor, Oknum Mahasiswa Ditangkap

Curi Motor, Oknum Mahasiswa Ditangkap

Curi Motor, Oknum Mahasiswa Ditangkap

Posted: 08 Mar 2019 06:12 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Curi Motor, Oknum Mahasiswa Ditangkap . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota – SP (21) Pemuda yang masih menjalani pendidikan di Fakultas Antropologi disalah satu Perguruan ternama di Kota Jayapura ini, tidak berkutik ketika diamankan Tim Charli Polres Jayapura Kota lantaran terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor, Kamis (7/3) sore.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Ka Tim Charli Ipda Rony R. Samory, SH mengungkapkan Oknum Mahasiswa berinisial SP itu ditangkap ketika melintas menggunakan Motor hasil curiannya  Jalan Abepura-Sentani. Dimana saat ini pelaku telah berada di balik jeruji besi Mepolsek Abepura untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.


"Saat diamankan pelaku tidak melakukan perlawanan sehingga Tim langsung menggiringnya ke Mapolsek Abepura. Dari intorgasi sementara dirinya telah mengakui motor yang dikendarainnya merupakan motor hasil curiannya," ujar Ipda Rony, Jumat (8/3) siang.

Ia menjelaskan Motor Honda Beat dengan nomor Polisi DS 3313 QB yang digunakan pelaku merupakan motor hasil curian yang memiliki laporan kehilangan di Polsek Abepura dua tahun lalu berdasarkan LP / 623 / III / 2017 / Papua / Res Jpr Kota / Sek Abepura, tanggal 20 Maret 2017.

"Motor itu dicurianya pada Bulan Maret tahun 2017 lalu, dengan lokasi kejadian di jalan Jl. Abepantai Kamkey Kelurahan Awiyo Distrik Abepura," jelasnya.

Kata Ipda Rony, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka atas kesus pencurian kendaraan bermotor, dimana atas perbuatanya SP dijerat dengan pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara.

"Pelaku dan barang bukti motor telah diamankan untuk ditindak lanjuti oleh Unit Reskrim Polsek Abepura mengingat Kasus curian itu dilaporkan disana," terang Ka Tim Charli. (*)

Penulis. : Andi

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Curi Motor, Oknum Mahasiswa Ditangkap . Silahkan membaca berita lainnya.

Kapolres Jayapura Kota Hadiri Upacara HUT Kota Jayapura Ke 109

Posted: 08 Mar 2019 06:02 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kapolres Jayapura Kota Hadiri Upacara HUT Kota Jayapura Ke 109. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota - Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK didampingi Ketua Bhayangkari Jayapura Kota menghadiri Upacara HUT Kota Jayapura Ke 109 Tahun di Lapangan Trisila TNI-AL Hamadi. Jumat (8/3) pagi.

Walikota Jayapura Kota DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Kasdim 1701 Jayapura Mayor Inf. Rudolf G. Paulus bertindak sebagai Komandan Upacara.


Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Walikota Jayapura Ir. Rustan Saru, MM, Staf Ahli Bidang Permasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Prov. Papua Ani Rumbiak, SH., Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, Plt. Sekda Kota Jayapura DR. Frans Pikey, M.Si, Ketua LMA Port Numbay George Awi, Ketua FKUB Kota Jayapura Pdt. Willem Itaar, S.Th,  Forkopimda Kota Jayapura, OPD Pemerintah Kota Jayapura, Para Ondoafi, Para Kadistrik se-Kota Jayapura, Para Lurah Se-Kota Jayapura, Para Kepala Sekolah Se-Kota Jayapura, Para Ketua Organisasi Pemuda Se-Kota Jayapura dan Perwakilan Panguyubuan Se-Kota Jayapura.

Amanat Walikota Jayapura DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dalam amanatnya menyampaikan bahwa kota jayapura telah berusia 108 tahun dan sudah cukup dewasa dalam mengarungi retorika pembangunan yang kompleks serta perkembangan kota yang semakin maju dan modern yakni kota kita kota port numbay yang kita cintai.

Lanjutnya, tapi sebagai manusia yang menghargai sejarah, tentunya asal mula kota ini harus kita ketahui bersama, bermula pada tanggal 7 maret 1910 Kapten Inf. F. J. P. Sanchse memproklamasikan daratan Mumbai dengan sebutan baru polandia dan mengukuhkannha sebagai ibu kota pemerintahan pertama dipulau Mettu Debi dan sejak saat itu diperingati sebagai hari jadi kota jayapura.

"Sudah 109 tahun geografis kota jayapura tetap sama, yang berubah adalah pembangunan dan jumlah penduduknya yang heterogen, kita wajib bersyukur bahwa kota jayapura dalam perjalanannya berdirinya kota sampai dengan saat ini telah banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor walaupun tentunya harus disadari bahwa masih ada sejumlah catatan-catatan yang mewarnai perjalanan pembangunan di kota jayapura,"terang Walikota.

Walikota menuturkan, tentunya hal tersebut membutuhkan kerjasama dan dorongan semua pihak baik stakholder instansi vertikal I, TNI/Polri, BUMN/BUMD dan Perbankkan serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu, solid bersinergis dan berkelanjutan terlibat mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kepada seluruh kegiatan pembangunan di kota jayapura.

"Saya percaya dengan persatuan dan ini tentunya akan menciptakan karya emas dan akan tercatat dalam sejarah di negeri matahari terbit port numbay yang kita cintai bersama,"Pungkas DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. (*)

Penulis. : Andi

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolres Jayapura Kota Hadiri Upacara HUT Kota Jayapura Ke 109 . Silahkan membaca berita lainnya.

Polisi Tangani Kasus Pengeroyokan Di Waena

Posted: 08 Mar 2019 06:02 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polisi Tangani Kasus Pengeroyokan Di Waena. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.papua.polri.go.id – Seorang pria yang belum diketahui identitasnya nyaris tewas di keroyok puluhan orang di Perumnas IV Waena Distrik  Heram, Kamis (7/3) sore Pukul 16.45 WIT.

Akibat dari pengeroyokan itu korban yang belum diketahui identitasnya masih dalam kondisi tidak sadarkan diri di ruang ICU RSUD Abepura hingga saat ini.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK mengungkapkan belum dikatahui penyebab pasti pengeroyokan tersebut.

"Kasus ini kini dalam penanganan oleh pihaknya yakni unit reskrim. Untuk penyebab pasti kami belum tahu, kami juga masih menunggu hingga korban sadarkan diri di rumah sakit,"Ujar Kapolsek Jumat (8/3) pagi.


Kata Kapolsek, Menurut keterangan dari para saksi, sekitar Pkl. 16.45 Wit Korban  menggunakan mobil angkutan umum berwarna putih dikejar oleh masa yang jumlahnya sekitar 50 orang dari Perumahan Graha Yotefa  Waena. sesampainya di Perumnas IV Waena Korban berhenti kemudian dikeroyok oleh masa, selanjutnya para saksi melihat Korban tersebut sudah tidak berdaya lalu para saksi membawa korban ke Mapolsekta Abepura.

"Piket penjagaan Sek Abepura mendapat laporan dari para saksi dan memberitahukan bahwa Korban mengalami luka yang cukup serius akibat dikeroyok, atas hal itu Piket Penjagaan Polsek Abepura membawa Korban ke RSUD Abepura guna ditangani secara medis," terang AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK. (*)

Penulis.  : Andi

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polisi Tangani Kasus Pengeroyokan Di Waena . Silahkan membaca berita lainnya.

Lagi, Tim Delta Ringkus 3 Penjudi Togel

Posted: 08 Mar 2019 06:02 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lagi, Tim Delta Ringkus 3 Penjudi Togel. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.papua.polri.go.id – Tim Delta Polres Jayapura Kota berhasil meringkus seorang wanita dan dua orang pria lantaran terlibat kasus perjudian jenis kupon putih (togel), Kamis (7/3) siang.

Ketiga pelaku yakni R (46) yang merupakan pengecer togel dan AL (23) serta FA (29) yang merupakan pengepul ditangkap di seputaran Pasar Hamadi dan Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan, dari tangan ketiga pelaku polisi berhasil mengamankan uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.10.654.000 serta perlengkapan dan struk hasil penjualan togel.


Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH, S.IK melalui Kasubbag Humas Iptu Jahja Rumra, SH., S.IK menuturkan ketiga pelaku saat ini telah mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Jayapura Selatan untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

"Ketiganya masih dalam proses pemeriksaan dan nantinya mereka (pelaku red) akan dijerat dengan pasal 303 KUHPidana tentang perjudian dengan ancaman 5 tahun penjara," terang Iptu Jahja, Jumat (8/3) siang.

Ia menerangkan dari hasil introgasi ketiganya menuturkan uang hasil penjualan togelnya setiap harinya  disetorkan kepada bandar berinisial N dan M yang beralamat di Hamadi Rawa I distrik Jayapura Selatan.

"Saat ini N dan M yang diketahui merupakan pasangan suami istri masih dalam pengejaran mengingat saat dilakukan penangkapan keduanya tidak berada di rumah," jelasnya.

Kata Iptu Jahja penangkanan berawal ketika Tim Delta menerima laporan warga yang resah atas aktifitas perjudian jenis togel diseputaran pasar Hamadi. Menindak lajuti laporan itu akhirnya satu pengecer togel R (46) berhasil ditangkap saat sedang bertransaksi.

Lanjut Jahja, pelaku R sempat hendak melarikan diri ketika mengetahui kedatang petugas, namun berhasil ditangkap, setelah dilakukan intorgasi singkat akhirnya dua pengepul togel lainnya yakni AL (23) serta FA (29) pun turut ditangkap beserta barang bukti saat sedang berada di rumah Bandar togel yang berada di Hamadi Rawa I.

Dirinya pun mengungkapkan penangkapan ini merupakan tindak lanjut Polres Jayapura Kota dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pemberantasana penyakit masyarakat seperti perjudian dan penjualan minuma keras di Kota Jayapura serta keluhan masyarakat yang resah selama ini.

"Ini tindak lanjut kami dalam menyikapi dinamika yang terjadi saat ini. Kami pun tidak segan menangkap siapa saja yang terlibat dalam kasus seperti itu, entah tua atau muda kami akan tangkap," tegas Kasubbag Humas.

Kasubbag Humas ini pun menghimbau kapada seluruh lapisan masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam kasus itu apabila tidak ingin menjalani proses pidana seperti puluhan orang di tahun yang sebelumnya.

"Sudah banyak yang kami tangkap dan proses pidana. Semoga itu menjadi pembelajaran penting bagi oknum-oknum yang ingin bermain dengan hukum," terang Iptu Jahja. (*)

Penulis.  : Andi

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lagi, Tim Delta Ringkus 3 Penjudi Togel . Silahkan membaca berita lainnya.

Polda Malut tuntaskan operasi bina waspada

Posted: 08 Mar 2019 05:11 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polda Malut tuntaskan operasi bina waspada. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Polda Maluku Utara menuntaskan operasi bina waspada I dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyebaran berita hoax, ujaran kebencian (hate speech) serta isu-isu negatif lainnya jelang pemilu ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda Malut tuntaskan operasi bina waspada . Silahkan membaca berita lainnya.

Polda Malut tetapkan satu tersangka karnaval YBSN

Posted: 08 Mar 2019 05:11 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polda Malut tetapkan satu tersangka karnaval YBSN. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Polda Maluku Utara (Malut) menetapkan satu tersangka berinisial GD alias Greis, koordinator karnaval merah putih Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan sekitar 700 siswa dan siswi di Kabupaten Pulau Morotai pada 21 ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda Malut tetapkan satu tersangka karnaval YBSN . Silahkan membaca berita lainnya.

Bareskrim tetapkan manajer PIP tersangka pencemaran lingkungan

Posted: 08 Mar 2019 05:11 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bareskrim tetapkan manajer PIP tersangka pencemaran lingkungan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan kepala manajer PT Prima Indo Persada (PIP) berinisial PH alias Paulus sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Buru, Maluku.Penetapan PH sebagai tersangka ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bareskrim tetapkan manajer PIP tersangka pencemaran lingkungan . Silahkan membaca berita lainnya.

Edwin Charles Gantikkan Beny Asman Pimpin Yonif 734/Satria Nusa Samudra (SNS)

Posted: 08 Mar 2019 04:50 AM PST

Edwin Charles Gantikkan Beny Asman Pimpin Yonif 734/Satria Nusa Samudra (SNS)SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Batalyon Infanteri (Yonif) 734/ Satria Nusa Samudra (SNS) yang terletak di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar upacara serah jabatan Komandan Yonif (Danyon) 734 SNS dari Letnan Kolonel (Letkol) Inf. Beny Asman kepada Letkol Inf. Edwin Charles pada Jumat (8/3).

Seperti dikutip dari media online Simpul Rakyat, upacara ini dihadiri oleh Komandan Brigade Infanteri 27 / Nusa Ina Kolonel Inf. Mustakhim, Danyon Infanteri 731 / Kabaresi Letkol Inf. Indra Hirawanto, Forkopimda, Pejabat TNI/Polri, para pimpinan BUMD dan tokoh masyarakat serta tamu undangan yang dipusatkan di lapangan upacara Mako Batalyon 734 SNS. Serah terima jabatan ini dipimpin oleh Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 27 Nusa Ina, Kolonel Inf. Mustakhim.

"Saya patut menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda yang selama ini  telah memberikan suport, mendukung dan membangun kerjasama khususnya Batalyon 734 SNS didalam pelaksanaan kegiatan baik di dalam maupun diluar," ujar Mustakhim.

Ia menyatakan proses sebuah jabatan merupakan mekanisme sebuah organisasi sebagai penerapan dalam organisasi dari regenerasi sekaligus menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Disamping melaksanakan satuan tugas tempur dan selalu siap siaga dalam mengantisipasi berbagai gejolak persoalan yang dapat saja mengganggu ketertiban dan keamanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komandan Brigif 27 Nusa Ina ini juga mengajak seluruh personal untuk menjadi panutan atau contoh bagi prajurit yang lain.  Dengan bekerja sungguh - sungguh serta melaksanakan disiplin diri sendiri juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara.  Dan harus mamatuhi peraturan perundang - undangan dan hukum yang berlaku.

"Selaku prajurit Batalyon infanteri 734 SNS dalam menjalankan tugasnya harus setia dan dapat merendahkan diri dimana saja berada. Baik dalam perkataan maupun tingkah laku serta tidak merasa tinggi diri tetapi selalu bergaul secara baik dengan masyarakat dan siapa saja demi terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif diseluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar," lanjut Mustakhim.

Disisi lain, Kolonel Mustakhim juga turut memberikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang selama ini sudah memberikan suport / dukungan dan kerjasama khususnya kepada Batalion Infanteri 734 /SNS di dalam pelaksanaan kegiatan di luar kedinasan.

"Kepada rekan - rekan prajurit, saya tekankan bahwa disamping kita melaksanakan kegiatan sebagai satuan tempur, kita juga diperintahkan melakukan pembinaan teritorial sebagai satuan non kewilayahan," tegas dia.

Lanjutnya, jika kegiatan yang berhubungan dengan kewilayahan, semuanya dibawah komando Kodim 1507 / Saumlaki yang dipimpin oleh Letkol Inf. Rahmad Saerodin, S.I.P, namun jika kegiatannya berhubungan dengan satuan tempur non kewilayahan maka dibawah komando Brigade Infanteri 27 / Nusa Ina.

Upacara serah terima diakhiri dengan acara ramah tamah bersama dengan seluruh tamu undangan di ruangan pertemuan Yonif 734 /SNS.

 Dalam sambutannya, Edwin Charles mengatakan bahwa dirinya akan menjalankan sebaik - baiknya amanah yang diemban kepadanya. Tak hanya itu, Letkol Edwin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas dukungan dan sambutan yang begitu besar dari keluarga besar Yonif 734 / SNS.

Setelah memberikan sambutan, dilanjutkan dengan acara makan bersama dan dilanjutkan dengan acara hiburan. Acara hiburan tersebut sungguh meriah lantaran dihibur oleh penyanyi - penyanyi lokal dan diramaikan oleh seluruh pimpinan Forkopimda dan seluruh prajurit Batalion Infanteri 734 / SNS sambil berjoget ria hingga acara selesai. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Mantan Bos Nissan, Carlos Ghosn Dibebaskan dengan Jaminan 9 Juta Dollar AS

Posted: 08 Mar 2019 04:50 AM PST

Mantan Bos Nissan, Carlos Ghosn Dibebaskan dengan Jaminan 9 Juta Dollar ASTOKYO, LELEMUKU.COM - Carlos Ghosn,mantan bos Nissan,akhirnya dibebaskan dari tahanansetelah mengajukanuang jaminan 9 juta dolar AS.

Ghosn tampak dikelilingi sejumlah petugas keamanan berseragam sewaktu keluar dari Penjara Kejaksaan Tokyo, Rabu pagi (6/3). Wajahnya ditutupi topeng, topi dan kacamata.

Pengadilan Distrik Toyo sebetulnya telah menyetujui pembebasan Ghosn, Selasa malam (5/3), namun ditunda setelah jaksa penuntut mengajukan banding pada menit-menit terakhir

Pengadilan itu memberlakukan beberapa pembatasan bagi Ghosn, termasuk di mana ia dapat tinggal, larangan bepergian ke luar negeri, dan janji untuk tidak mencemari barang bukti.

Mantan kepala aliansi Nissan-Mitsubishi Motors-Renault itu telah dipenjara sejak 19 November atas tuduhan memalsukan dokumen-dokumen keuangan selama hampir 10 tahun untuk menggelapkan dana sebesar 82 juta dolar.

Ghosn tercatat telah mengajukan permohonanpembebasan denganjaminan sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil, sampai akhirnya Ia mempercayakan kasusnya kepada pengacara kawakan yang dikenal sebagai 'The Razor" di Jepang, yaitu Junichiro Hironaka.

Kendati Ghosn bebas,iamasih dalam masa pengawasan untuk menghindari upaya melarikan diri keluar Jepang dan menghilangkan barang bukti.

Ghosn menghadapi kemungkinan dipenjara hingga 10 tahun bila terbukti bersalah. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Hadi Tjahjanto Berikan Kenaikan Pangkat ke 3 Prajurit Gugur di Nduga

Posted: 08 Mar 2019 04:50 AM PST

Hadi Tjahjanto Berikan Kenaikan Pangkat ke 3 Prajurit Gugur di NdugaTIMIKA, LELEMUKU.COM - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan kenaikan pangkat kepada 3 anggota TNI yang gugur dalam serangan dari pihak kelompok separatis bersenjata (KSB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Kamis (7/3) lalu.

Hal ini diungkapkan Wakil Kepala (Waka) Penerangan Kodam (Pendam) XVII Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi yang menyatakan ke 3 orang prajurit yang sebelumnya berpangkat Sersan Dua (Serda) naik pangkat menjadi Sersan Satu (Sertu) diantaranya Sertu Anumerta Mirwariyadin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sertu Anumerta Yusdin dari Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sertu Anumerta Siswanto Bayu Aji dari Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

"Atas jasa dan pengorbanan ke-3 prajurit, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomer : Kep/244/III/2019 tgl 8 Maret 2019, ketiga almarhum telah dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Sertu Anumerta," ujar dia dalam pernyataan singkat ke media pada Jumat (8/3).

Ketiga jenazah yang sudah dievakuasi di Timika, masing-masing telah berangkatkan ke daerah masing -masing, Sertu Anumerta Yusdin diberangkatkan ke Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya SJ 589 pada Jumat (8/3) pukul 12.30 WIT. Jenazah Alm Sertu Miswariyadin dan Sertu Siswanto Bayu telah diberangkatkan dari Timika ke Denpasar lalu ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda GA 653 pd pkl 11.35 WIT.

Hadi Tjahjanto Berikan Kenaikan Pangkat ke 3 Prajurit Gugur di NdugaJenazah Miswariyadin dilanjutkan menuju Bima, NTB sedangkan jenazah Siswanto Bayu akan dilanjutkan dari Jakarta ke Solo, Jateng.

Sebelumnya pasukan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua mendapatkan serangan dari kelompok separatis bersenjata.

Pasukan TNI Satgas Gakkum berkekuatan 25 orang tersebut diserang mendadak oleh sekitar 50-70 orang KSB dengan bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak. Pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan, dan berhasil memukul mundur  kelompok KKSB sampai menghilang kedalam hutan belantara.

Sementara dari pihak KKSB, prajurit TNI berhasil merampas 5 pucuk senjata dengan jenis yang masih dalam penyelidikan, ditemukan satu orang mayat yang identitas masih diselidiki. Selain itu diperkirakan setidaknya 7 hingga 10 orang anggota kelompok bersenjata yang juga tewas namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh kelompok tersebut. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

DPRD desak Dikjar segera cairkan dana BOS

Posted: 08 Mar 2019 04:41 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul DPRD desak Dikjar segera cairkan dana BOS. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mendesak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut segera mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I 2019 untuk SD dan SMP di daerah ini."Kalau dana BOS itu ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DPRD desak Dikjar segera cairkan dana BOS . Silahkan membaca berita lainnya.

Harga hasil perkebunan bertahan kecuali fuli

Posted: 08 Mar 2019 04:41 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Harga hasil perkebunan bertahan kecuali fuli. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Harga berbagai hasil perkebunan daerah ini yang ditawarkan para pembeli di Kota Ambon hingga kini masih bertahan kecuali fuli (pembungkus biji pala) yang bergerak naik.Pantauan di lokasi transaksi di kawasan jalan Setia ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Harga hasil perkebunan bertahan kecuali fuli . Silahkan membaca berita lainnya.

Soal sangketa di Gurimbang, KPADK : Pemerintah harus menjamin hak-hak masyarakat dan pelaku investasi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai harapan

Posted: 08 Mar 2019 04:22 AM PST

Komando Pertahanan Adat Kalimatan (KPADK) mendesak Pemerintah Kabupaten Berau agar secepatnya menyelesaikan persoalan yang ada di gurimbang

Tanjung Redeb, Komando Pertahanan Adat Kalimantan (KPADK) menilai ada oknum yang sengaja mempermainkan hak masyarakat di kampung Gurimbang.
Hal tersebut membuat panglima KPADK, Siswansyah mendesak pemerintah Kabupaten Berau agar segera mengambil tindakan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni pihak Berau Coal dan Masyarakat yang ada di Gurimbang.
"Komando melihat ada oknum tertentu yang sengaja membuat suasana digurimbang semakin tidak jelas, kami mendesak agar pemerintah kabupaten Berau agar segera mengambil tindakan yang tepat dan terarah agar proses pembangunan di Kabupaten Berau terus berjalan dan agar pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan yang kami (KPADK) berharap agar pemerintah dapat menjamin pelaku investasi berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat". Urai Siswansyah. 8/03/19.
Siswansya melanjutkan, agar beberapa oknum yang diduga mempermainkan hak-hak masyarakat Gurimbang sekiranya segera berhenti dan segera menghargai masyarakat dan pelaku investasi di Gurimbang.
"Kami peringatkan agar oknum tersebut berhenti mempermainkan hak masyarakat dan jangan mencoba memonopoli hal-hal yang terjadi di Gurimbang jikapun tidak maka KPADK akan mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai peraturan yang berlaku". Tegasnya.
Terpisah ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (FPPPK) menegaskan agar hak-hak masyarakat harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan Pelaku Investasi yang ada di Berau.
"Pemerintah harus menjamin agar hak-hak masyarakat terpenuhi begitupun hak pelaku investasi semasih investasi itu sehat serta tidak merusak ekosistem yang ada agar daerah tetap pada jalur pembangunan sesuai rencana". Ujar Sudirman.
Sementara Sekertaris Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GM PEKAT) senada dengan ketua FPPPK yakni pemerintah dan pemangku kebijakan agar menjadi wadah agar masyarakat dan pelaku investasi mendapatkan hak nya yang sesuai aturan yang ada.
"Pemerintah dan pemangku kepentingan serta kebijkan yang ada di gurimbang kiranya dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku investasi agar tercapainya daerah yang sehat terhadap semua komponen yang ada". Tutur Arban.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal sangketa di Gurimbang, KPADK : Pemerintah harus menjamin hak-hak masyarakat dan pelaku investasi agar tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai harapan . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemerintah Bangun Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah

Posted: 08 Mar 2019 04:10 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemerintah Bangun Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Image-2019-03-08Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah membangun Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah yang ditargetkan sudah dapat melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 2019.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo, meninjau langsung ke lokasi KKHI Madinah (5/3) untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan memastikan pengerjaannya sesuai rencana.

Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Yankes juga disertai Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes dan Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

"Saya mau melihat langsung kemajuan pembenahan klinik jemaah haji indonesia di Madinah, karena agar kita lebih siap infrastrukturnya, mudah-mudahan kita bisa melayani jemaah dengan lebih baik agar keselamatan pasien semakin terjamin," kata Bambang.

KKHI Madinah yang baru ini berlokasi sangat strategis. Bangunan berlantai lima tersebut berada sekitar 2 kilometer dari Masjid Nabawi atau tepatnya di Jl. Prince Muhammed bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi.

Klinik ini berjarak 300 meter dari bangunan lama. Aspek tata ruang dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama pemindahan KKHI Madinah. Dengan demikian diharapkan klinik baru ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh jemaah haji Indonesia yang membutuhkan.

Nantinya klinik ini akan melayani jemaah haji yang memerlukan penanganan kesehatan rujukan dari kloter atau sektor agar para jemaah yang dirawat bisa cepat pulih sehingga bisa beraktivitas dan beribadah kembali dengan lancar untuk menunaikan ibadah hajinya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Eka Jusup Singka, optimis klinik yang setara dengan RS tipe C ini dapat segera rampung. Klinik baru ini juga memiliki kapasitas, peralatan dan perlengkapan yang lebih baik ketimbang fasilitas kesehatan sebelumnya.

"Insyaallah klinik ini akan selesai di bulan Mei 2019 dan kami akan meminta Menteri Kesehatan untuk meresmikan Klinik tersebut," ujar Eka.

Fasilitas kesehatan ini akan dilengkapi dengan ruang perawatan, ICU, ruang emergensi, ruang obat, klinik gigi, poliklinik umum, laboratorium, radiologi, klinik perawatan jiwa, dan fasilitas rujukan.

Selain untuk pelayanan kesehatan, terdapat ruangan untuk administrasi perkantoran, ruang sanitarian dan kamar tidur bagi petugas kesehatan haji. Ruang perawatan umum dan jiwa terletak di lantai dasar dan basement. Terdapat 12 tempat tidur di ruang IGD, 7 tempat tidur di ruang ICU di lantai dasar. Sementara ruang basement diperuntukkan bagi ruang rawat inap dengan kapasitas 18 tempat tidur dan 4 bed untuk perawatan kesehatan jiwa. Secara keseluruhan, klinik ini memiliki 246 tempat tidur, baik untuk pasien maupun petugas kesehatan.

Dibandingkan dengan klinik yang lama, banyak keunggulan yang dimiliki KKHI baru. Di samping daya tampung yang lebih besar dan akses yang lebih mudah, bangunan yang baru memiliki kelebihan dalam segi pemisahan zonasi publik dan privat, alur pelayanan, dan jenis pelayanan kesehatan.

Selain di Madinah, Kementerian Kesehatan juga memiliki KKHI yang baru di Mekah dengan pelayanan yang lengkap. Klini tersebut terdiri dari 18 lantai dan mampu menampung seluruh petugas haji non kloter. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kemenkes untuk mendukung suksesnya penyelenggaran haji. (Biro KPM Kemenkes/EN)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemerintah Bangun Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah . Silahkan membaca berita lainnya.

Hari Ke-10 Satgas TMMD Adakan Ceramah Agama

Posted: 08 Mar 2019 03:54 AM PST

Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes

Posted: 08 Mar 2019 03:30 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Kunjungan mendadak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke Plaza Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah. Jumat (8/3), disambut antusias masyarakat yang langsung berebut foto dengan Presiden. (Foto: Deny S/Humas)

Kunjungan mendadak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke Plaza Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah. Jumat (8/3), disambut antusias masyarakat yang langsung berebut foto dengan Presiden. (Foto: Deny S/Humas)

Saat berkunjung ke Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Jumat (8/3) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat menyambangi Plaza Bandar Jaya di kota tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden membeli sebuah mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) berwarna merah.  Tentunya mobil tangki pengangkut BBM ini hanyalah sebuah mobil mainan yang akan diberikan kepada cucu pertamanya, Jan Ethes. Sementara Ibu Negara Iriana membelikan cucu kedua mereka, Sedah Mirah, sebuah boneka mainan dan sepasang sepatu sandal.

Presiden dan Ibu Negara Iriana bersama rombongan tiba di Plaza Bandar Jaya pada pukul 10.00 WIB. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang.

Kedatangan Presiden dan Ibu Negara Iriana disambut riuh para pedagang dan pengunjung plaza tersebut. Keduanya pun tak sungkan melayani permintaan salaman dan foto dari masyarakat.

Setelah sekira 45 menit melakukan blusukan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana meninggalkan Plaza Bandar Jaya untuk melanjutkan kunjungan kerjanya. (DNA/DNS/ES)

 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kunjungi Plaza Bandar Jaya, Presiden Jokowi Beli Mainan Mobil Tangki Untuk Jan Ethes . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemprov Papua Buka Penerimaan CPNS 2018 dari 11 hingga 29 Maret

Posted: 08 Mar 2019 02:50 AM PST

Pemprov Papua Buka Penerimaan CPNS 2018 dari 11 hingga 29 Maret JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipiul (CPNS) tahun 2018 pada tanggal 11 hingga 29 Maret 2019.

Menurut surat bernomor 800/2540/SET itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinael, SIP, MKP, M.SI menyatakan bahwa hal ini dilakukan menindaklanjuti surat dari pemerintah pusat.

"Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no B/234/M.SM.01.00/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Formasi CPNS tahu 2018 Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua," ujar dia.

Selain berlangsung selama 15 hari kerja, Hery menyatakan pendaftaran online ini berlangsung terbatas dengan pengiriman berkas fisik pendaftaran ke https://ift.tt/2VEWr3m dari 13 Maret hingga 2 April 2019 pada pukul 24.00 WIT.

Seleksi administrasi akan berlangsung pada 13 Maret hingga 4 April, Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 10 April. Cetak nomor ujian secara online selama 5 hari kerja dari tanggal 11 hingga 17 April.

Selanjutnya seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang (CAT) berlangsung selama 15 hari kerja dari 24 April hingga 10 Mei. Kelulusan dari seleksi ini akan dilaksanakan pada 10 Juni 2019.

Selanjutnya pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir akan dilaksanakan selama 15 hari kerja, mulai dari 13 Juni hingga 3 Juli 2019. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

ILO Nilai Kesenjangan Gender Masih Lebar dalam Dunia Kerja

Posted: 08 Mar 2019 02:50 AM PST

ILO Nilai Kesenjangan Gender Masih Lebar dalam Dunia KerjaWASHINGTON, LELEMUKU.COM - Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan kesenjangan gender dalam pekerjaan dan upah tetap lebar, dan hanya kebijakan dan UU yang kuat dan diterapkan yang akan mengubah situasi ini menjadi lebih baik.ILO hari Rabu (6/3) meluncurkan laporan baru bertajuk "A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All" menjelang Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret.

Ketika berbicara soal pekerjaan, perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. ILO menemukan bahwa kondisi ini hampir tidak berubah selama 27 tahun terakhir. Dikatakan kemungkinan perempuan mendapat pekerjaan 26 persen lebih kecil daripada laki-laki.

Dikatakan hal ini juga meluas ke pekerjaan perempuan dalam posisi tinggi. Data ILO menunjukkan secara global hanya seperempat manajer atau pemimpin adalah perempuan. Dikatakan bahwa perempuan yang berhasil mencapai posisi puncak cenderung satu tahun lebih muda dan berpendidikan lebih baik daripada rekan laki-laki mereka.

Terlepas dari kualifikasi ini, penulis penelitian mengatakan perempuan tidak mendapatkan gaji yang sama untuk pekerjaan top yang sama dengan laki-laki. Secara global, penelitian ini menemukan kesenjangan upah antar gender tetap pada rata-rata 20 persen.

Shauna Olney adalah kepala divisi Gender, Equality and Diversity. Pejabat ILO ini mengatakan ibu dari anak kecil hingga usia 6 tahun memiliki peluang kerja terendah.

"Penalti bagi ibu yang bekerja telah meningkat selama 10 tahun terakhir hingga 38 persen. Jadi, sekali lagi - ada sesuatu yang tidak beres. Ini menuju arah yang salah. Ada juga hukuman bagi ibu dalam posisi pemimpin di mana hanya 25 persen manajer yang memiliki anak adalah perempuan, dan jumlah perempuan dalam posisi manajerial naik menjadi 31 persen jika mereka tidak memiliki anak," katanya.

Olney mengatakan pada VOA bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dalam peran kepemimpinan cenderung diremehkan. Dalam hal prestasi kerja, katanya perempuan cenderung dipuji karena apa yang disebut soft skill mereka, karena kemampuan mereka berkomunikasi dan berhubungan baik dengan orang-orang.

"Saya pikir fakta bahwa kita menyebutnya lunak, menunjukkan bahwa kemampuan itu kurang dihargai. Mereka bukan hard skill, mereka bukan hal yang serius. Kemampuan lunak. Jadi, mengapa kita harus membayarnya? Mengapa kita menghargainya? Jadi saya pikir ada banyak bias dan bukti sangat jelas dalam hal bagaimana kita mengevaluasi apa yang dilakukan perempuan dan laki-laki," tambah Olney.

Laporan ini menganjurkan langkah-langkah tertentu untuk mempercepat perubahan dalam mencapai kesetaraan gender. Menyerukan UU dan kebijakan yang kuat yang melarang diskriminasi di tempat kerja dan mempromosikan kesetaraan perlakuan, peluang dan hasil.

Laporan ILO ini merekomendasikan untuk mendukung perempuan melalui transisi kerja dan memberi mereka suara dan perwakilan yang lebih besar dalam masalah perburuhan. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Transaksi emas pinggiran masih normal

Posted: 08 Mar 2019 02:41 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Transaksi emas pinggiran masih normal. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Kegiatan transaksi emas di pedagang pinggir jalan pertokoan Ambon Plaza maupun di depan Kantor Pegadaian Kota Ambon, Maluku, hingga kini masih normal.Belum begitu ramai abang, biasa-biasa saja sejak beberapa hari belakangan ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Transaksi emas pinggiran masih normal . Silahkan membaca berita lainnya.

Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa

Posted: 08 Mar 2019 02:41 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyatakan hukum positif harus diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, sekalipun ada hukum adat yang mengatur sanksi atas kejahatan itu.Thaher menyatakan hal itu di hadapan para ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati : hukum positif dan adat bagi pemerkosa . Silahkan membaca berita lainnya.

Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB

Posted: 08 Mar 2019 02:23 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengapresiasi eksistensi Front Generasi Muda Bantik (FGMB) di Sulut. Olly meminta dukungan penuh FGMB atas jalannya program pembangunan daerah.

"Atas nama Pemprov Sulut, saya mengapresiasi seluruh generasi muda termasuk Front Generasi Muda Bantik. Saya sangat mengharapkan front ini bersama-sama dengan pemerintah melakukan kegiatan yang membawa Sulut yang lebih baik," kata Gubernur Olly saat menghadiri pengukuhan pengurus pusat FGMB di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Jumat (8/3/2019) sore.

Menurut Olly, FGMB dan seluruh organisasi kemasyarakatan di Sulut berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat.

"Sulut sudah dikenal dengan provinsi yang toleransinya sangat tinggi. Tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," beber Olly.

Lanjut Olly, rukunnya masyarakat Sulut berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.

"Kita bersyukur karena banyaknya kunjungan Wisman ke Sulut karena mereka menganggap Sulut sebagai daerah yang aman dan tentram. Mari kita menjaga keamanan daerah sehingga target kita turis asing sebanyak satu juta orang pada tahun 2020 nanti bisa dicapai bersama," ungkap Olly.

Lebih jauh, Olly menyebut besarnya perhatian Presiden Joko Widodo atas pembangunan infrastruktur dan perdesaan di Sulut.

"Semua pembangunan yang sedang dikerjakan di Sulut adalah kebijakan Presiden Jokowi. Seperti Bendungan Kuwil yang mampu mencegah banjir. Selain itu dana desa, dana kelurahan adalah bantuan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataaan pembangunan," imbuh Olly.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat FGMB Chris Rumansi, Ketua Aliansi Masyarakat Bantik Denny Sege, Ketua Laskar Manguni Indonesia Pdt. Hanny Pantouw, keluarga dari tokoh pahlawan Robert Wolter Monginsidi dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)



Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Eksistensi FGMB . Silahkan membaca berita lainnya.

Bupati : hukum positif bagi pemerkosa

Posted: 08 Mar 2019 02:11 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bupati : hukum positif bagi pemerkosa. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyatakan hukum positif harus diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, sekalipun ada hukum adat yang mengatur sanksi atas kejahatan itu.Thaher menyatakan hal itu di hadapan para ...


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati : hukum positif bagi pemerkosa . Silahkan membaca berita lainnya.

Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat

Posted: 08 Mar 2019 01:45 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Para Peserta Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet, Jumat (8/3) pagi, di Palembang, Sumatra Selatan. (Foto: Humas/Anggun).

Para Peserta Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet berfoto bersama, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (8/3). (Foto: Humas/Anggun).

Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab), Ratih Nurdiati, menyampaikan bahwa Sekretariat Kabinet (Setkab) bertugas untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahan, keputusan ataupun instruksi Presiden dapat diluruskan, lebih daripada itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya," ujar Waseskab pada Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Jumat (8/3), di Palembang, Sumatra Selatan.

Untuk mendukung peran tersebut, lanjut Waseskab, secara teratur Setkab mengusulkan agenda sidang kabinet atau rapat terbatas membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

"Tugas tersebut makin dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dan Setkab diberikan arahan instruksi untuk juga mengawasi pelaksanaan dari arahan-arahan Presiden yang telah diputuskan pada sidang kabinet dan rapat terbatas khususnya," ujarnya.

Meski namanya sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet, Waseskab menyampaikan bahwa tidak berarti pesertanya adalah Presiden dan menteri anggota kabinet saja. "Yang semakin membesar justru adalah sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet yang dihadiri oleh presiden, menteri kabinet dan juga seluruh stakeholder yang terkait dengan isu tersebut," papar Waseskab.

Tugas Setkab, menurut Waseskab, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan untuk setiap sidang artinya telah dihadirkan.

"Sebagai contoh, sidang-sidang kabinet terkait dengan proyek strategis nasional kita lakukan sekitar 44 kali. Dalam sidang kabinet mengenai isu ini mengenai agenda percepatan proyek strategis nasional ini, yang pesertanya justru penting sekali kehadirannya adalah para kepala daerah," ujar Waseskab.

Kepala daerah yang hadir, lanjut Waseskab, diberikan kesempatan untuk melaporkan langsung kepada Presiden perkembangan proyek yang ada di wilayahnya. "Setelah itu usulan kebijakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dan pastinya didampingi lengkap oleh semua menteri yang terkait dengan proyek strategis yang dibahas pada hari itu. Ini perkembangan ke arah sini," tambahnya.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Waseskab, telah dilaksanakan 516 kali sidang kabinet dan rapat terbatas. Ini artinya, sambung Waseskab, 129 kali dalam satu tahun atau kalau dibagi berarti 3 kali dalam seminggu. Kata kuncinya di Setkab, menurut Waseskab, cuma cepat dan tepat itu saja.

"Cepat tepat terutama dalam penyampaian materi sidangnya. Kecepatan menyiapkan materi sidang dan ketepatan untung mengangkat isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif untuk diusulkan sebagai putusan. Itu yang akan menentukan putusan sidang kabinet yang tepat. Cepat dan tepat," ujarnya.

Putusan hasil sidang kabinet yang tepat tadi, menurut Ratih, menjadi kepentingan bersama karena semua membutuhkan itu untuk pedoman pelaksanaan selanjutnya. "Oleh karena itu, menjadi tugas bersama kita juga untuk berarti menyelenggarakan sidang kabinet itu dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu kita bersama-sama terus mengembangkan potensi-ptensi yang ada khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang kali ini kita angkat," tambahnya.

Terapkan Teknologi Informasi

Para pembicara dalam Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (8/3). (Foto: Humas/Anggun).

Para pembicara dalam Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (8/3). (Foto: Humas/Anggun).

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Yuli Harsono menyampaikan bahwa saat ini Setkab telah menerapkan berbagai teknologi informasi antara lain sistem informasi agenda sidang, sistem rekapitulasi undangan sidang, dan sistem kehadiran berbasis QR Code.

"Kami bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk membangun secure chat dan secure email. Kami juga sudah menggagas pelaksanaan sidang kabinet berbasis paperless dengan materi dan paparan tayangan berbasis audio visual. Begitu pula untuk mempercepat hasil risalah sidang kabinet kami menggagas alat speech to text yang secara instan akan menghasilkan risalah dan risalah bisa kami diseminasi pada peserta sidang pasca sidang," ujar Deputi DKK.

Ke depan, menurut Yuli, Setkab juga akan menggunakan sistem informasi diseminasi bahan sidang. "Bahan sidang bisa dibaca peserta sidang pada saat duduk di ruang sidang. Ke depan kita akan mengubah bahan sidang dapat diterima sebelum sidang. Dengan demikian bahwa setiap peserta sidang mempersiapkan dengan baik semua materi yang sudah disiapkan dari kementerian atau lembaga yang telah menyiapkan dengan baik," ujar Deputi DKK seraya menyampaikan dalam rakor kali ini juga telah diterapkan teknologi informasi dimaksud.

Penyelenggaraan rakor, menurut Yuli, untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas. Rakor kali ini, lanjut Deputi DKK, juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari mitra kerja Sekretariat Kabinet dalam menyelenggaraan sidang kabinet, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyampaian risalah sidang kabinet.

"Dan yang ketiga maksud dari rakor ini adalah untuk memperoleh masukan dari Bapak/Ibu yang akan dijadikan bahan penyempurnaan penyelenggaraan sidang kabinet pada masa yang akan datang," tambahnya.

Di akhir penyampaian, Deputi DKK menyampaikan bahwa rakor kali ini juga mengharapkan adanya masukan tanggapan usulan dan gagasan dari peserta untuk penyempurnaan penyelenggaraan sidang kabinet. "Kita perlu terobosan, inovasi dan kreativitas agar pelaksanaan sidang kabinet di masa mendatang dapat lebih baik lagi lebih lancar, lebih efisien. Dalam kesempatan yang baik ini kami tentu menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak sehingga rakor ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara kali ini Deputi Seskab Bidang PMK Surat Indrijarso, Staf Ahli Seskab Bidang RB Syafruddin, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Ahmad Thontowi Jauhari, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda, Provinsi Sumatra Selatan, Peneliti dan Praktisi komunikasi Adman Nursal, para pejabat eselon dua Sekretariat Kabinet serta mitra kerja Setkab dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas maupun Pertemuan. (RSF/EN)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat . Silahkan membaca berita lainnya.

Jum’at Bersih, Kapolsek Peureulak Barat Pimpin Gotong Royong Bersihkan Mako

Posted: 08 Mar 2019 01:41 AM PST

Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat

Posted: 08 Mar 2019 01:35 AM PST

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penyerahan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada penyerahan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tuduhan bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia menegaskan, siapapun kalau ada masalah hukum pasti dipanggil oleh aparat hukum.

"Menteri ada, menteri yang masuk sel juga ada, iya ndak? Gubernur masuk sel? ada. Bupati masuk sel? Ada," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan usai menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang.

Kepala Negara meminta, jangan nanti kalau masuk sel ngomong dikriminalisasi. Kalau punya masalah hukum, tegas Presiden, ya pasti masuk sel.

"Pasti akan dipanggil oleh aparat hukum, disidik, diperiksa. Siapapun," tegas Kepala Negara.

Tetapi kalau ada ulama yang tidak memiliki salah, kalau ada yang dikenakan hukum kemudian masuk ke sel, Presiden Jokowi meminta agar menyampaikan kepada dirinya.

"Saya urus kalau hal-hal seperti itu. Itu namanya kriminalisasi. Orang nggak salah tahu-tahu dimasukkan sel. Itu namanya kriminalisasi," ucap Presiden.

Kalau punya salah, siapapun, lanjut Presiden, Menteri yang masuk sel saja ada, Gubernur juga banyak, DPR, DPRD juga banyak. Jangan ada yang nanti ngomong kriminalisasi, kriminalisasi ulama.

"Ya kalau ada, siapapun kalau punya masalah hukum ya pasti diperiksa, disidik oleh aparat hukum. Kemudian kalau masuk pengadilan digedog salah harus masuk sel berapa tahun ya masuk," kata Presiden Jokowi seraya menegaskan, dirinya tidak bisa membantu apa-apa kalau seperti itu.

"Yang bisa saya bantu, kalau ada kriminalisasi,  nggak salah, tahu-tahu masuk sel. Saya urus kalau itu," tegas Presiden.

Marak Hoaks

Presiden Jokowi menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, sekarang ini banyak yang namanya fitnah-fitnah, yang namanya hoaas di mana-mana, di kabar bohong dimana-mana. Apalagi menjelang yang namanya bulan politik, tinggal kurang lebih 40 hari lagi, semakin marak di mana-mana.

Untuk itu, Presiden menitipkan pesan kepada para ulama, kyai, para tokoh-tokoh yang ada di kampung, yang ada di desa, bisa meluruskan. "Jangan sampai masyarakat ini resah gara-gara urusan yang namanya hoax, yang namanya kabar fitnah, kabar bohong yang biasanya dimulai lewat media sosial," tuturnya.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini (penyebaran hoaks) bukan hanya media sosial saja, tapi sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang ditambahkan itu benar, Presiden mengatakan, dirinya tidak ada masalah.

"Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Sudah," ujar Kepala Negara.

Presiden juga menyampaikan, dirinya tidak senang misalnya dipuji-puji, ndak. Tapi juga jangan sampai ada menuduh-nuduh dirinya itu PKI, sebab dirinya lahir tahun19'61 sementara PKI dibubarkan tahun 1965-1966. "Umur saya baru 4 tahun. Nggak ada PKI balita," tegasnya.

Presiden juga menyindir isu nanti pemerintah melarang azan tidak boleh. Ia menegaskan, tidak ada seperti itu. "Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang? Logikanya kan nggak masuk. Tapi di bawah itu terus dihembus-hembuskan dan yang percaya itu tidak kecil," ungka Presiden seraya menambahkan, berdasarkan survei, yang percaya akan isu itu 9 juta orang lebih.

Ia juga menyampaikan ada lagi fitnah, kabar baru sebulan, yang disebarkan dua bulan ini dari pintu ke pintu, bahwa pemerintah nanti akan melegalkan kawin sejenis.

"Logikanya nggak masuk," tegas Presiden Jokowi serata menambahkan, negara kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan norma-norma agama yang kita anut ini sangat sesuai dengan syariat. Kita juga memiliki nilai-nilai tata krama, nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. (DNA/DNS/ES)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bantah Kriminalisasi Ulama, Presiden Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat . Silahkan membaca berita lainnya.